Mahfud MD Terima Kritik dari Tokoh Senior Terkait KPK, Penanganan Covid-19 hingga Ekonomi

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog bersama sejumlah tokoh senior dari kalangan intelektual, mantan pejabat dan aktivis masyarakat sipil pada Kamis (26/8/2021) malam.

Mereka silih berganti memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang politik, hukum dan keamanan.

Dalam dialog semalam, Mahfud berdialog bersama Emil Salim, Kuntoro Mangkusubroto, Goenawan Mohamad, Abdillah Toha, Bagir Manan, Faisal Basri, dan Laode M. Syarief.

Selain itu, hadir pula Erry Riyana Hardjapamekas, Muhammad Nuh, Rhenald Kasali, Halim Alamsyah, Alwi Shihab, Nadirsyah Hosen, Al Hilal Hamdi, Khairil Anwar Notodiputro, dan Hikmahanto Juwana.

“Saya tahu para senior dan sahabat semua adalah orang-orang yang sikapnya jelas terhadap upaya perbaikan bangsa. Karena itu, saya ingin banyak mendengar tentang apa saja yang perlu menjadi catatan penting saya, baik terkait penegakan hukum, politik, maupun masalah keamanan, dan masalah-masalah lain yang mungkin perlu ditangani pemerintah” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/8/2021).

Beragam masukan serta pertanyaan pun dilemparkan oleh masing-masing undangan. Salah satunya dari ekonom senior Emil Salim. Mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru ini mempertanyakan sikap pemerintah dalam merencanakan anggaran besar untuk persenjataan dan pemindahan ibu kota di tengah keuangan negara tengah mengalami tekanan yang berat.

“Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen kurang paham, bahwa pengeluaran menjadi terbatas sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibukota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara,” ujar Emil.

Selain itu, Mantan anggota DPR yang juga deklarator Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Dia mencontohkan sikap KPK yang menendang orang-orang berprestasi, namun tidak memiliki pandangan sejalan dengan pimpinannya.

“Periode kedua ini banyak hal yang menjadi tanda tanya besar. Saya ingin kasih contoh satu, KPK. Kita bingung orang-orang yang berprestasi luar biasa di KPK itu tetap diberhentikan, dan tidak ada tindak lanjut dari Presiden,” ujarnya.

Masukan lain juga disampaikan terkait penanganan pandemi yang disampaikan mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto.

Menurutnya, hasil yang dicapai dalam penanganan pandemi sejauh ini cukup baik, namun tidak dilakukan secara sistem melalui pendekatan organisasi yang benar.

“Cara kerja yang organized, yang sudah disiapkan pendahulu sebelumnya ditinggalkan, atas nama kecepatan. Bagus, tapi governance-nya tidak. Saat pandemi ini puncaknya, tidak ada satu organisasi yang permanen untuk menangani, padahal masalahnya makin serius. Akumulasi informasi yang menjadi pengetahuan, tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi,” ujar mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan itu.

Sementara Ekonom yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurutnya, ekonomi akan survive, kalau penegakan hukumnya baik.

“Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu. Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional,” kritik Faisal.  

Mantan komisioner KPK Laode M Syarief juga menilai, ada kecenderungan ruang publik menjadi menyempit dan sulit menyampaikan aspirasi ke pemerintah.