Suara.com - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri berbicara terkait demokrasi Indonesia yang ia sebut berkembang sedemikian rupa, tetapi sayangnya melupakan makna fundamental dari demorkasi.
Makna fundamental yang dimaksud Salim, yaitu lahirnya kesejahteraan sebagai manifestasi dari cita-cita adil dan makmur. Salim menyoroti turunnya indeks demorkasi Indonesia dan anggapan masyarakat serta para pengamat bahwa Indonesia saat ini menuju ke otoritarianisme.
"Demokrasi kita baru menampakan wajah prosedural itupun banyak pengamat, akademisi, dan kalamgan masyarakat sipil yang menilai akhir-akhir ini cenderung mengarah kepada otoritarianisme. Cenderung mengarah kepada otoritarianisme baru sehingga menempatkan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan," kata Salim dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang disiarkan secara daring oleh Fraksi PKS, Jumat (27/8/2021).
Salim kemudian mengingatkan watak demokrasi Indonesia dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan Soekarno dan Hatta. Di mana dikutip Salim, sesungguhnya adalah demokrasi kerakyatan yang secara baik dimanifestasikan dalam sila keempat Pancasila.
Salim mengatakan berbicara mengenai demokrais bukan semata menyoal politik, melainkan juga tentang ekonomi dan sosial budaya yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Sehingga dikatakan Salim bukan saja persamaan politik yang dituntut, akan tetapi juga persamaan di bidang ekonomi dan sosial budaya berupa kesejahteraan yang adil.
"Demokrasi kerakyatan juga bukan soal menang-menangan suara. Bung Hatta mengingatkan kita bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja. Tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat, kebijaksanaan dalam perwusyawaratan dan perwakilan," kata Salim.
Karena itu Salim menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan bukan juga demokrasi totaliter karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya.
"Demokrasi kerakyatan bukan relasi menang kalah, bukan saling adu kuat sehingga mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas dan kekuatan minoritas, elite politik dan pemodal. Demokrasi kerakyatan adalah demokrasi yang berdiri tegap di atas orientasi etnis, daya, rasionalitas, dan kearifan untum mencapai konsensus," tandasnya.
Baca Juga: Koruptor Jadi Penyuluh Antikorupsi, Mardani: Seolah Mereka Sebagai Korban
