Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera menuntaskan lahan yang bakal digunakan untuk program lumbung pangan atau Food Estate di Sumatera Utara. Sebab, ia menargetkan 1.000 hektare Food Estate di Sumut bisa selesai pada akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi bersama Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, dan jajaran terkait secara virtual pada Jumat, 27 Agustus 2021. Rakor itu dilaksanakan untuk memantau kemajuan Program Food Estate (FE) Sumatera Utara dan persiapan pembangunan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Horti (TSTH2) Pollung.
"Target kita 1000 hektare ini jangan sampai meleset dan saya kira perkembangan sudah berjalan dan bagus. Mengenai perkembangan lahan pertanian kalau bisa PUPR lahannya segera dituntaskan sehingga 1000 hektare bisa selesai akhir tahun,” kata Luhut dalam keterangan pers yang dikutip Suara.com, Sabtu (28/8/2021).
Sejauh ini, Luhut menyebut pemerintah telah melakukan kerjasama dengan enam perusahaan penjamin pembelian atau penyalur (offtaker) yakni Parnaraya, Indofood, Eden Farm, Bisi, Wings, Ewindo.
Kemudian, Manajer Lapangan FE Sumut, Dr Van Basten menyampaikan saat ini tengah dilaksanakan Musim Tanam Kedua di lahan 215 hektar yang diikuti oleh 68 KK dengan total luas 28,24 hektar. Menurutnya, partisipasi masyarakat pada Musim Tanam Kedua itu masih rendah lantaran terbatasnya infrastruktur, modal, kemampuan pengolahan tanah, serta kejelasan skema kerjasama dengan investor.
Selain itu, secara paralel juga sedang dilakukan pelaksanaan Sertifikasi lahan oleh Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut dan Kantor Pertanahan serta penyiapan lahan untuk Food Estate seluas 785 hektare.
Menyambung dari pelaporan Dr Van Basten, Luhut berharap Kementerian Pertanian melakukan layout penanaman dan pemetaan kesesuaian lahan Food Estate pada Tahap II. Ia juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan percepatan penyelesaian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan Proses Sertifikasi bersama dengan Pemkab Humbahas dan Kementerian LHK untuk asistensi penyusunan dokumen lingkungan, penyiapan Food Estate Tahap II, dan proses izin kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk jalan.
"Selanjutnya, Pemkab Humbahas melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait skema kerjasama dan land clearing di lahan 785 hektar serta fasilitasi Timdu dan dokumen lingkungan untuk pembangunan jalan penghubung FE 215. Selain itu, perlu dilakukan percepatan penyusunan Perpres Food Estate,” tambahnya.
Pada rakor yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan jaringan air irigasi di food estate serta memantau pengolahan lahannya.
Baca Juga: Food Estate jadi Ancaman Baru Warga Papua, WALHI: Ulangi Program Masa Lalu Kapitalis!
“Posisi Kementan sesuai gugus tugas yang ada sepenuhnya membantu. Kita masih mengawal penuh area 215 hektare dan sudah berproses dan diolah ditanami. Selain itu, pelatihan bimtek secara intensif juga dilaksanakan di sana,” kata Syahrul.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyampaikan pihaknya tengah melakukan survei di 1000 hektare yang dimaksud. Ia melaporkan proses KKPR yang diusulkan tidak masalah, namun lokasinya tetap harus diverifikasi kembali.
"Karena itu kalau kita mau detail, kita harus mencari koordinat banyak sekali. Barangkali Bupati perlu banyak melibatkan antropolog karena mereka yang mengerti bagaimana di lapangan dan tau benar permasalahan dan tahu benar siapa yang dihubungi,” kata Menteri Sofyan.
Usai mendengarkan paparan Menteri Sofyan, Menko Luhut mendorong Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor untuk mensosialisasikan pentingnya lahan food estate kepada masyarakat. Sekaligus Luhut juga meminta bupati untuk berkomunikasi dengan tim antropolog untuk membicarakan terkait lokasi 1.000 hektar tersebut.
“Bupati Humbahas tolong betul-betul dengan rakyatnya dibicarakan mengenai lahan ini. Nanti Bupati juga kontak USU untuk antropolog agar mereka bekerja di sana. Jadi, sekarang 1.000 hektare itu kita coba dulu sosialisasikan bersama tim antropolog, kemudian baru dilaporkan ke Presiden dan saya akan tinjau ke sana,” paparnya.
Menko Luhut menekankan progres cepat dalam pembangunan Food Estate ini. Selain itu, diharapkan kerjasama dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar bersinergi dalam program ini.
