REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan kesetujuannya dengan pandangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang pernah menyebut presiden merupakan petugas partai.
Benny menegaskan, pernyataan presiden adalah petugas partai, lantaran untuk meraih posisi orang nomor satu tersebut sebelumnya harus diusung partai politik.
"Saya sebetulnya sangat setuju dengan pandangan yang terhormat Ibu Megawati yang pernah menyampaikan bahwa presiden itu adalah petugas partai," ujar Benny dalam diskusi daring di kanal YouTube Formappi, Senin (30/8/2021).
Benny mengemukakan, tentunya dalam konteks tersebut partai politik adalah kekuatan rakyat dan kekuatan rakyat adalah partai politik yang mengusung dan memperjuangkan calon presiden terpilih. Jika sudah terpilih, kata Benny, seorang presiden pasti berkonsultasi dengan partai politik.
"Sebagai petugas partai, dia akan menjalankan visi dan misi partainya dan menurut saya itu adalah suka tidak suka itulah sistem demokrasi kita. Itulah sistem politik yang kita anut pada saat in," kata Benny.
Dengan begitu diketahui bahwa partai politik memainkan peran yang begitu sentral, baik dalam pelaksanaan di legislatif maupun pelaksanaan di eksekutif.
Benny mengatakan, presiden dalam menjalankan tugas tentu dapat berkonsultasi maupun berkomunikasi dengan partai politik, sebagai contoh melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan kumpulan fraksi-fraksi parpol.
"Yang ingin saya katakan bukan soal konsultasinya, yang ingin saya katakan adalah bahwa presiden terpilih kemudian DPR terplih pasti dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkomunikasi atau berkonsultasi dengan partai politik," ujar Benny.
Megawati Ingatkan Jokowi Petugas Partai
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan lagi bahwa semua kader PDI Perjuangan, yang menjabat di badan legislatif maupun eksekutif, merupakan petugas partai. Termasuk Presiden Joko Widodo.
"Bagi mereka yang baru dari eksternal dan menjadi keluarga baru PDIP supaya tahu. Karena ketika saya jadikan Pak Jokowi (Presiden), orang kan seperti tidak mau tahu, sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka lupa," kata Megawati dalam deklarasi enam calon gubernur dan wakil gubernur di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018).
Megawati mengatakan masih menyimpan tanda tangan Jokowi yang menjelaskan sebagai petugas partai.
"Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi, dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk ketua umum PDIP, tapi kan saya tidak pernah beber-beber," ujar dia.
Presiden kelima RI ini mengatakan, selama ini sengaja menyimpan surat yang ditandatangani Jokowi rapat-rapat karena kalau sampai dibuka akan memicu bahan ejekan di media.
"Ini adalah konstitusi partai, sampai tingkat Presiden yang datang dari kami itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat, itu adalah kongres partai kami, institusi tertinggi partai kami," kata dia.
Maka dari itu, sistem organisasi di PDIP tidak sama dengan partai politik lain. Dia menambahkan, jika dirinya menyebut kadernya yang pejabat negara sebagai petugas partai bukan karena sikap sombong.
"Jadi kalau saya menyebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya. Itu adalah perintah partai. Jangan nanti ada kok saya dipanggil petugas partai, petugas partai. Begitulah memang bunyinya," kata dia.
Megawati mengaku juga petugas partai. Dia diberi mandat kongres PDI Perjuangan untuk memimpin partai.
"Dan oleh kongres pun diberikan hak prerogatif kepada saya, kenapa saya yang hanya boleh memilih, orangnya ini, itu, bukan DPP. Karena saya hanya menjalankan amanah partai, jadi semua keputusan ada di tangan Ketua Umum. Karena orang selalu memanipulasinya, sepertinya saya ini orang yang sombong, tidak. Saya dapat membuktikan itu sebagai keputusan-keputusan kongres partai, bahwa begitu lah memang peraturan di kongres kami," ujar dia.
"Dengan demikian maka kalau ada yang sepertinya tersinggung, tidak perlu tersinggung."
TERPOPULER