REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, Dewan Pegawas KPK harus mengubah aturan sanksi di kode etik. Ia meminta sanksi terkait pemotongan gaji atau pendapatan dipindahkan dari sanksi berat.
Permintaan pemindahan sanksi potong gaji dari sanksi berat itu seiring hukuman yang diberikan kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli atas pelanggaran etik yang ia lakukan. Dewas KPK menyebut bahwa pelanggaran Lili berat, begitupun dengan sanksi yang disebut berat.
Namun pada kenyataannnya, sanksi berat itu hanya menjatuhkan hukuman potong gaji 40 persen kepada Lili. Padahal selain gaji, sebagai pimpinan KPK Lili memiliki tunjangan dengan nominal yang terbilang besar.
"Mestinya sanksi berat untuk pelanggaran berat itu penonaktifan atau pemberhentian sementara atau tetap. Kalau cuma potong gaji pokok disebut sebagai sanksi berat, maka ini akan jadi bahan tertawaan publik yang akan menjatuhkan martabat KPK sebagai lembaga penegak hukum," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).
Arsul menyampaikan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi pasca-putusan etik Lili diumumkan. Aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat meminta agar Komisi III DPR mendalami dan membahas soal putusan tersebut dalam rapat dengan Dewas KPK.
"Intinya, sejumlah pihak menyampaikan ada kontradiksi antara cara pandang Dewas yang menilai perbuatan Lili tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat, namun sanksi yang dijatuhkan hanya memotong gaji pokok 40 %," ujar Asrul.
Padahal dikatakan Arsul gaji pokok komisioner KPK tidak seberapa dibanding dengan total tunjangan atau take home pay yang diterima.
"Ini dinilai oleh para penyampai aspirasi kepada kami yang di Komisi III sebagai hal yang aneh. Apalagi beredar media pendapat anggota Dewas, Albertina Ho, yang menyatakan bahwa perbuatan Lili itu dianggap sebagai awal atau permulaan korupsi. Ini berarti kategorinya pelanggaran etik serius tetapi sanksi yang dijatuhkannya tidak serius," tandas Arsul.
Lili Harus Mundur Tak Pantas Pimpin KPK
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menyebut hukuman yang dijatuhkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas pelanggaran etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terlalu lembek.
Zaenur mengatakan perbuatan Lili yang sudah dinyatakan terbukti berhubungan dengan Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M Syarial, harusnya diberi sanksi berat, yakni diminta mengundurkan diri. Syarial diketahui merupakan tersangka kasus korupsi jual beli jabatan.
“Seharusnya sanksi yang layak dan tepat dijatuhkan kepada Lili adalah diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 4 huruf b Perdewas 02/2020,” kata Zaenur dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Senin (30/8/2021) .
Dia menegaskan atas perbuatan itu, Lili sudah tidak pantas menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.
“Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan KPK karena telah menyalahgunakan kewenangan yakni berhubungan dengan pihak berperkara,” ujar Zaenur.
Menurutnya perbuatan yang dilakukan Lili tidak hanya melanggar kode etik, namun juga merujuk pada tindakan pidana.
TERPOPULER
