Kecam YLBHI, Ferdinand: Tempuh Jalur Hukum Kok Disebut Otoriter?

Rendy Adrikni Sadikin | Ruth Meliana Dwi Indriani | Suara.com

Rabu, 01 September 2021 | 11:42 WIB
Kecam YLBHI, Ferdinand: Tempuh Jalur Hukum Kok Disebut Otoriter?
Ferdinand Hutahaean. [YouTube Ferdinand Hutahaean]

Suara.com - Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengecam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal ini terkait sikap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengajukan somasi terhadap Koordinator KontraS.

Somasi itu dinilai YLBHI sebagai bentuk menekan kebebasan berpendapat. Namun, Ferdinand membela somasi yang dilayangkan Luhut dan mengecam balik YLBHI.

Melalui akun jejaring sosial Twitternya, Ferdinand menyinggung pernyataan Fahri Hamzah. Politikus Gelora itu sempat mengatakan adanya oposisi yang plonga plongo.

Ferdinand sendiri tidak setuju. Ia menyindir adanya aktivis yang plonga dungu. Ia tidak setuju jika somasi Luhut dipandang sebagai aksi otoriter dan anti kritik pemerintah.

"Kalau @Fahrihamzah bilang #OposisiPlongaPlongo, saya mau bilang #AktivisPlangaDungu. Menempuh jalur hukum disebut otoriter dan anti kritik," kritik Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Rabu (1/9/2021).

Ferdinand menyentil para aktivis yang dinilai tidak tahu hukum. Menurutnya, jalur hukum merupakan hak semua masyarakat demi mencari keadilan, tidak peduli status sosialnya.

"Harusnya jadi aktivis jangan terlalu ja***k lah, jalur hukum itu hak semua warga negara dan jalan yang benar mencari keadilan," tegasnya.

Dalam cuitan selanjutnya, Ferdinand lebih frontal dalam menyampaikan kecamannya. Ia menandai akun Twitter YLBHI dan KontraS melalui kritikan pedasnya.

"Logika Aktivis Ja***k: Menempuh jalur hukum adalah sikap otoriter dan anti kritik. @YLBHI @KontraS," kecamnya.

Ferdinand secara khusus mengkritik Ketua YLBHI Asfinawati, yang menyebut rezim otoriter tidak senang dengan kebebasan.

"Inilah contoh mulut yang tidak mengerti makna kebebasan dan tidak paham apa itu otoriter. Apakah semua pejabat harus diam difitnah supaya disebut tidak otoriter?" cuit Ferdinand.

Ferdinand Kecam YLBHI. (Twitter/@FerdinandHaean3)
Ferdinand Kecam YLBHI. (Twitter/@FerdinandHaean3)

"Pejabat menempuh jalur hukum mengapa disebut otoriter? Goblok kah ini aktivis? Kalau otoriter, kamu sdh dipenjara tanpa peradilan," lanjutnya.

Luhut Somasi Koordinator KontraS, YLBHI Ingatkan Soal Konflik Kepentingan

Tim Advokasi #BersihkanIndonesia telah merespons somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Somasi tersebut dilayangkan menyusul adanya unggahan di kanal YouTube milik Haris Azhar dengan judul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya".

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Luhut Sebut Vaksin Covid-19 Untuk Golongan Orang Tertentu Tahun Depan Tak Gratis

Luhut Sebut Vaksin Covid-19 Untuk Golongan Orang Tertentu Tahun Depan Tak Gratis

Bogor | Rabu, 01 September 2021 | 10:15 WIB

Jawaban KontraS Usai Disomasi Luhut Soal Bisnis Tambang di Papua

Jawaban KontraS Usai Disomasi Luhut Soal Bisnis Tambang di Papua

News | Rabu, 01 September 2021 | 07:30 WIB

Luhut dan Moeldoko Somasi Aktivis, LBH Jakarta Nilai Pemerintahan Jokowi Anti Kritik

Luhut dan Moeldoko Somasi Aktivis, LBH Jakarta Nilai Pemerintahan Jokowi Anti Kritik

News | Selasa, 31 Agustus 2021 | 23:05 WIB

Luhut Somasi Koordinator KontraS Fatia, YLBHI Ingatkan Soal Konflik Kepentingan

Luhut Somasi Koordinator KontraS Fatia, YLBHI Ingatkan Soal Konflik Kepentingan

News | Selasa, 31 Agustus 2021 | 19:00 WIB

Sirnanya Keadilan Bagi si Pelindung Lingkungan Hidup

Sirnanya Keadilan Bagi si Pelindung Lingkungan Hidup

News | Selasa, 31 Agustus 2021 | 17:03 WIB

Tim Advokasi #BersihkanIndonesia Respons Luhut; Fatia Menjalankan Tugas Secara Kelembagaan

Tim Advokasi #BersihkanIndonesia Respons Luhut; Fatia Menjalankan Tugas Secara Kelembagaan

News | Selasa, 31 Agustus 2021 | 16:22 WIB

Terkini

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:17 WIB

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:07 WIB

Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia

Stok Bensin dan Gas LPG Aman? Simak 5 Fakta Indonesia Borong Minyak Rusia

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:55 WIB

Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3

Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:54 WIB

YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat

YouTube Hapus Video Lego Kritik Trump, Iran Murka: Pembungkaman Ala Barat

News | Rabu, 15 April 2026 | 16:51 WIB