Ramai Wacana Presiden 3 Periode, MUI Beri Sindiran Pedas

Dany Garjito, Ruth Meliana Dwi Indriani

Jum'at, 03 September 2021 | 11:06 WIB
Ramai Wacana Presiden 3 Periode, MUI Beri Sindiran Pedas
Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas. (Suara.com/M. Yasir)

Suara.com - Isu amandemen UUD 1945 terus berhembus. Salah satu yang menjadi sorotan tajam dari isu ini adalah wacana masa jabatan presiden 3 periode.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas memberikan kritikan tajam mengenai hal tersebut. Ia mengatakan masa jabatan Presiden Joko Widodo cukup sampai dua peride saja.

Anwar melanjutkan, pemerintah terlihat kewalahan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ia juga menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak maksimal dalam menanggulangi penyebaran virus corona.

Menurutnya, rakyat sudah muak dengan rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. Ia mencontohkan keadaan ekonomi masyakarat yang sudah parah.

"Jadi, bapak (Jokowi) dua periode saja sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi pandemi virus corona," kata Anwas Abbas seperti dikutip Terkini.id -- jaringan Suara.com, Jumat (3/9/2021).

"Keadaan ekonomi parah, rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini," sambungnya.

Anwar mengatakan, Indonesia juga harus belajar dari sejarah yang ada. Salah satunya adalah momen kepemimpinan Presiden RI ke-2, Soeharto yang berakhir dilengserkan rakyat.

Ia lantas merujuk pada pernyataan Lord Acton, yang menyebut kekuasaan cenderung bersikap korup. Karena itu, wacana masa perpanjangan periode presiden sebaiknya tidak dilakukan.

Anwar menilai, Indonesia sudah bukan lagi negara yang mengedepankan kedaulatan jika sampai wacana perpanjangan masa presiden disahkan.

baca juga

"Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya. Bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat," tegas Anwar.

Terakhir, Anwar mengingatkan penambahan masa jabatan presiden akan menghambat nilai-nilai demokrasi.

PKS Sebut Masa Jabatan Presiden 3 Periode Ide Zalim

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak publik untuk mengawasi rencana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, isu penambahan masa jabatan presiden merupakan ide yang zalim.

Mardani mengatakan, publik tidak boleh lemah dan menjadi bodoh. Ia kemudian mengutip pernyataan ahli tafsir Islam Ibnu Qayyim yang menyatakan menjadi lemah dan bodoh sama dosanya seperti orang zalim.

"Ide tiga periode adalah ide yang zalim nah kalau publik kalau tidak menentangnya karena kita lemah kita bodoh maka kita juga kena dosa zalimnya," kata Mardani dalam diskusi bertajuk 'Teka-Teki Amandemen UUD 1945' pada Kamis (2/9/2021).

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bendungan Tiga Dihaji Jaga Eksistensi Lumbung Pangan Sumsel

Bendungan Tiga Dihaji Jaga Eksistensi Lumbung Pangan Sumsel

Sumsel | Jum'at, 03 September 2021 | 08:27 WIB

Jokowi Hadiri Deklarasi Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024, Ini Faktanya

Jokowi Hadiri Deklarasi Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024, Ini Faktanya

Sumsel | Jum'at, 03 September 2021 | 08:00 WIB

Bupati Probolinggo Ditangkap KPK, Maklumat MUI Serukan Enam Poin Penting Ini

Bupati Probolinggo Ditangkap KPK, Maklumat MUI Serukan Enam Poin Penting Ini

Malang | Jum'at, 03 September 2021 | 07:05 WIB

Komnas HAM Kirim Rekomendasi ke Jokowi Soal TWK, Pengamat: Mestinya Segera Ditindaklanjuti

Komnas HAM Kirim Rekomendasi ke Jokowi Soal TWK, Pengamat: Mestinya Segera Ditindaklanjuti

News | Kamis, 02 September 2021 | 22:55 WIB

Mudah Dibuat, Ini Daftar Makanan-Minuman Terbaik untuk Gejala Covid Ringan

Mudah Dibuat, Ini Daftar Makanan-Minuman Terbaik untuk Gejala Covid Ringan

Riau | Jum'at, 03 September 2021 | 05:30 WIB

Pandemi COVID-19 Mengubah Budaya, Tren Acara Pernikahan Lebih Ramah dengan Teknologi

Pandemi COVID-19 Mengubah Budaya, Tren Acara Pernikahan Lebih Ramah dengan Teknologi

Jawa Tengah | Kamis, 02 September 2021 | 21:10 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×