Kasus di Sintang, Sensitivitas Pemerintah Disinggung Terkait Permasalahan Ahmadiyah

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 06 September 2021 | 20:15 WIB
Kasus di Sintang, Sensitivitas Pemerintah Disinggung Terkait Permasalahan Ahmadiyah
Sejumlah warga Ahmadiyah di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat usai masjid tempatnya beribadah disegel jelang hari Kemerdekaan RI ke-76. (Foto: dok. Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai persoalan yang menyangkut soal Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan masalah sensitif. Menurutnya, penanganan masalah Ahmadiyah diperlukan sensitivitas pemerintah. 

Soal perusakan perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat menurutnya tidak dibenarkan aksi main hakim sendiri. Menurutnya, semua harus berlandaskan hukum. 

"Di sisi lain kan persoalan Ahmadiyah ini persoalan yang sensitif, jadi perlu sensitivitas juga dari jajaran pemerintahan," kata Arsul kepada wartawan, Senin (6/9/2021). 

Dia menjelaskan, yang dimaksud sensitivitas yakni peran aktif pemerintah daerah, misalnya menemukan konflik mengenai Ahmadiyah harus mengedepankan mediasi.

Menurutnya, selama ini dari kasus yang terjadi bukan karena kejadian mendadak. 

"Bagaimana supaya ada satu situasi di mana hak ekspresi beragama tidak bisa dilarang, tetapi di sisi lain tak mengguncang masyarakat. Sesungguhnya banyak selain ahmadiyah yang sering menimbulkan goncangan itu kan kelompok Syiah, tapi banyak di daerah-daerah di dapil saya itu nggak jadi masalah karena ada kesepahaman di situ masyarakat," tuturnya. 

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, Presiden Joko Widodo belum diperlukan untuk turun tangan menangani kasus di Sintang. Ia mengatakan, aparat kepolisian sudah cukup dalam penanganan. 

"Yang begitu kan sudah ditangani, masa harus presiden turun langsung, kan polisi sudah menangani, dan kita setuju kalau orang itu, meskipun itu mengatasnamakan kebenaran adalah 'main hakim sendiri' tidak dibenarkan, apalagi melakukan kekerasan fisik, harus setuju ya diadili," katanya. 

Diketahui Masjid Ahmadiyah di Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) dirusak oleh ratusan orang setelah Salat Jumat.

Massa yang datang dan menghancurkan masjid, menggunakan berbagai alat mulai dari kayu, bambu, hingga batu.

Masjid itu merupakan tempat ibadah milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Bangunan masjid terletak di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ahmadiyah: Sudah Mendesak, Presiden Jokowi Harus Tangani Intoleransi di Indonesia

Ahmadiyah: Sudah Mendesak, Presiden Jokowi Harus Tangani Intoleransi di Indonesia

Kalbar | Senin, 06 September 2021 | 16:18 WIB

Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Sintang, JAI Desak Presiden Jokowi Turun Tangan

Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Sintang, JAI Desak Presiden Jokowi Turun Tangan

News | Senin, 06 September 2021 | 15:54 WIB

Masjid Ahmadiyah Sintang Dirusak, SETARA: Tito Jadi Menteri Dalam Negeri Paling Lembek

Masjid Ahmadiyah Sintang Dirusak, SETARA: Tito Jadi Menteri Dalam Negeri Paling Lembek

Kalbar | Senin, 06 September 2021 | 15:46 WIB

Terkini

Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:01 WIB

Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo

Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 20:21 WIB

Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama

Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 20:19 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya

Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 19:56 WIB

Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik

Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 19:50 WIB

Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema

Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 19:18 WIB

Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR

Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 19:00 WIB

Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis

Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 18:58 WIB

Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini

Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 18:21 WIB

Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!

Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!

News | Sabtu, 13 Juni 2026 | 18:10 WIB