alexametrics

Anies Didesak Pecat dan Pidanakan Petugas Dishub Pemalak Rombongan Peserta Vaksin

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih
Anies Didesak Pecat dan Pidanakan Petugas Dishub Pemalak Rombongan Peserta Vaksin
Anies Didesak Pecat dan Pidanakan Petugas Dishub Pemalak Rombongan Peserta Vaksin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [Instagram@aniesbaswedan]

"Bagi keduanya polisi bisa menindak dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 (1)."

Suara.com - Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengaku belum puas dengan sanksi yang dijatuhkan kepada dua petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pemalak rombongan vaksinasi. Ia meminta keduanya dipecat dan dipidana atas perbuatannya.

Tigor mengaku sudah mendengar langsung dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bahwa keduanya hanya dianggap melakukan pelanggaran sedang. Padahal, seharusnya sanksi berat yang diberikan karena dua oknum itu  sudah memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Karena itu, ia meminta agar Gubernur Anies Baswedan turun tangan dan segera memecat kedua petugas itu.

"Fakta meminta kepada Gubernur Jakarta untuk memecat kedua petugas dinas perhubungan Jakarta yang  melakukan pemerasan atau pungli pada sopir bus Mustika pada tanggal 7 September 2021," ujar Tigor dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021).

Baca Juga: Anies Minta Warga Laporkan Pelanggaran PPKM: Ini Soal Lindungi Sesama Anak Bangsa

Tigor menyebut berdasarkan pemeriksaan dan sanksi administrasi yang dijatuhkan, kedua petugas Dishub DKI itu terbukti kuat telah melakukan tindak pidana pemerasan atau pungli kepada masyarakat. 

Sebagai tindak pidana pemerasan, pihak kepolisian sekarang seharusnya sudah bisa menangkap dan memeriksa kedua petugas dinas perhubungan Jakarta tersebut. 

"Bagi keduanya polisi bisa menindak dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 (1)," jelas Tigor.

Dengan demikian, maka Tigor meminta agar kepolisian juga turun tangan dan segera memidanakan kedua oknum petugas Dishub tersebut. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) juga harus melakukan penangkapan dan menjalankan pemeriksaan lanjutan.

"Fakta meminta kepolisian RI agar menangkap dan memeriksa kedua petugas dinas perhubungan Jakarta tersebut karena telah melakukan tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP," pungkasnya.

Baca Juga: Minta Media Beritakan Tempat yang Disiplin Prokes, Alasan Anies Biar Jadi Rujukan Warga

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membenarkan ada dua orang petugasnya menjadi oknum pemalak rombongan warga yang hendak melakukan vaksinasi. Kedua petugas berinisial SG dan S itu kini telah disanksi.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Chaidir menjelaskan, kedua petugas itu telah menjalani berita acara pemeriksaan (BAP). SG dan S disebutnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat.

"Oknum tersebut statusnya adalah PNS. Dalam pangkat masih golongan 2. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan pemerasan kepada supir bus," ujar Chaidir saat dikonfirmasi, Rabu (8/9/2021).

Petugas SG disebut Chaidir adalah orang yang melakukak pemerasan. Sementara S terlibat secara tidak langsung dan menerima uang dari SG.

Karena kesalahannya itu, maka kedua petugas tersebut dijatuhi sanksi sedang. Keduanya dibebastugaskan selama satu tahun penuh dan mendapatkan hukuman lainnya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2010 tentang hukuman disiplin PNS.

"Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan tidak diberikan TKD 100 persen diberikan pemotongan TKD 30 persen selama kurang lebih 9 bulan," tuturnya.

"Yang bersangkutan dibebaskan tugasnya yang sehari-hari mengatur lalin di jalan, maka akan ditarik ke belakang atau ke dalam pembinaan, ke tugas yang lain yang sifatnya tidak strategis selama 1 tahun," tambahnya menjelaskan.

Chaidir menjelaskan, pihaknya memutuskan tidak memecat kedua petugas itu karena statusnya sebagai PNS. Keduanya akan menjalani pembinaan dan jika mengulangi kesalahan yang sama maka akan langsung dipecat.

"Kalau PNS gitu ada aturannya. Beda dengan PJLP, kalau PJLP Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) langsung putus hubungan," pungkasnya.

Komentar