Soal Telegram Kapolri, Anggota DPR: Tak Boleh Ada Lagi Polisi Represif

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 16 September 2021 | 14:13 WIB
Soal Telegram Kapolri, Anggota DPR: Tak Boleh Ada Lagi Polisi Represif
Soal Telegram Kapolri, Anggota DPR: Tak Boleh Ada Lagi Polisi Represif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyambut baik hadirnya Surat Telegram (TR) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatur tentang pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif kepada masyarakat. 

Ia meminta dengan adanya TR tersebut kepolisian di daerah benar-benar menjalankan sebagaimana mestinya. 

"Karena itu kepada Pak Kapolri sudah benar itu, perintahmu tidak boleh ada satu pun polisi di pusat apalagi di daerah melakukan hal-hal seperti ini lagi (penangkapan atau respresif). Marilah humanis karena masyarakat ingin suaranya didengar apalagi urusan perut pandemi ini," kata Hinca di Jakarta, Kamis (16/9/2021). 

Hinca kemudian menyinggung soal slogan Polri yakni Presisi. Menurutnya, Kapolri sudah seharusnya memegang betul-betul prinsip Presisi tersebut. 

"Saya berkali-kali menyampaikan ke Kapolri, Pak Kapolri jangan sampai konsep Presisi itu ada di bapak saja karena bapak yang presentasi bapak yang pegang dokumen maka itu tanggung jawab bapak saja bukan. Yang namanya Polri itu satu mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Hinca berpesan kepada pihak pemerintah juga tak lagi membungkam suara atau aspirasi masyarakat. Baik itu lewat mural dan media-media lainnya. 

"Oleh karena itu saya ingin menyuarakan bahwa dalam era demokrasi suara harus didengarkan bukan dibungkam, suara itu harus dijawab bukan didiamkan. Kalau hanya minta poster tolong harga bibit, jagung, pakan perhatikan pak Presiden itukan suara yang harus didengarkan," tandasnya. 

TR Kapolri

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram sebagai pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif, menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi saat kunjungan Presiden Joko Widodo.

baca juga

Adapun arahan Kapolri tersebut yakni setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, telegram Kapolri tersebut ditujukan kepada para kasatwil jajaran Polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman yang telah diarahkan oleh Kapolri. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soroti TR Kapolri, Komnas HAM Berharap Tak Ada Lagi Warga Ditangkap saat Ngeluh ke Jokowi

Soroti TR Kapolri, Komnas HAM Berharap Tak Ada Lagi Warga Ditangkap saat Ngeluh ke Jokowi

News | Kamis, 16 September 2021 | 13:10 WIB

Kapolri Instruksikan Polda Tak Reaktif Saat Masyarakat Sampaikan Aspirasi ke Presiden

Kapolri Instruksikan Polda Tak Reaktif Saat Masyarakat Sampaikan Aspirasi ke Presiden

News | Rabu, 15 September 2021 | 22:47 WIB

Mahasiswa dan Peternak Ditangkap saat Kunjungan Jokowi, DPR Minta Kapolri Tak Represif

Mahasiswa dan Peternak Ditangkap saat Kunjungan Jokowi, DPR Minta Kapolri Tak Represif

News | Selasa, 14 September 2021 | 13:27 WIB

Inflitrasi Komunis di Tubuh Polri Tumbangkan Kapolri Pertama RS Soekanto

Inflitrasi Komunis di Tubuh Polri Tumbangkan Kapolri Pertama RS Soekanto

Lampung | Sabtu, 11 September 2021 | 14:08 WIB

Terkini

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:49 WIB

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:00 WIB

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:00 WIB

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:39 WIB

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:59 WIB

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:27 WIB

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:22 WIB

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:54 WIB

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:47 WIB

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:30 WIB

×