Setara Institute: Godaan Politik untuk Militer di Indonesia Sangat Tinggi

Suara.com - Wakil Ketua BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos melihat tingginya godaan politik bagi militer di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan riuhnya pergantian Panglima TNI, yang menurutnya merupakan sesuatu yang biasa saja di negara-negara lain.

Bonar mengatakan tingginya godaan politik untuk militer di Tanah Air itu disebabkan adanya sistem teritorial militer. Di mana, setiap pembahasan untuk menentukan suatu kebijakan mulai dari tingkat daerah hingga nasional itu selalu melibatkan pihak-pihak dari militer.

"Godaan politik bagi militer Indonesia itu sangat tinggi. Itu tidak bisa seperti yang kita bayangkan di negara-negara lain," kata Bonar dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube Suara Setara, Senin (4/10/2021).

Selain itu, Bonar juga melihat seperti di Amerika Serikat misalnya, pergantian Panglima TNI itu bukan sesuatu hal yang mesti menjadi headline di surat kabar. Sebab menurutnya pergantian Panglima TNI di sana itu hanya menjadi sesuatu yang biasa saja terjadi.

Berbeda halnya dengan di Indonesia di mana menjelang masuknya masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, isu akan sosok yang bakal menggantinya menjadi sesuatu yang panas untuk dibicarakan.

Itu dikatakan Bonar, disebabkan oleh banyaknya pihak yang kemudian berpolitik mencoba untuk memajukan calon-calon yang pas untuk menggantikan sosok Hadi sebagai Panglima TNI selanjutnya.

"Tapi karena ada kepentingan politik lah, lalu kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mengelus jagoannya masing-masing inilah yang kemudian situasi ini menjadi ramai," tuturnya.

Padahal, Bonar menganggap sosok the next Panglima TNI itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga menyelipkan nilai subjektif dalam keputusannya. Menurutnya ada nilai-nilai seperti hubungan personal maupun kemampuan untuk bekerja sama, hingga berkomunikasi.

"Kalau panglima TNInya tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berkomunikasi dengan presiden kan menjadi tidak efektif, itu lah sebabnya kenapa misalnya Marsekal Hadi Tjahjanto, sekarang Kapolrinya Listyo Sigit karena memang sudah ada penilaian-penilaian tersendiri."