alexametrics

Batas Waktu Menipis, Wapres Sebut Perlu Strategi Khusus Tangani Kemiskinan di Papua Barat

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari
Batas Waktu Menipis, Wapres Sebut Perlu Strategi Khusus Tangani Kemiskinan di Papua Barat
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Sasaran Prioritas di Gedung PKK, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021). [Dok KIP-Setwapres]

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perlu strategi khusus dan sinergi lintas sektor menanggulangi kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan perlu strategi khusus dan sinergi lintas sektor menanggulangi kemiskinan ekstrem di Papua Barat. Lantaran, batas target untuk melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem tersisa tiga bulan lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Sasaran Prioritas di Gedung PKK, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

"Tantangan yang kita hadapi adalah keterbatasan waktu tahun 2021 yang tinggal kurang dari tiga bulan," katanya.

Papua Barat sendiri merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2021.

Baca Juga: Jadikan Transformasi BLK sebagai Peningkatan Kompetensi untuk Tekan Angka Kemiskinan

Adapun target awal pemerintah tahun ini adalah terhapusnya kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di wilayah Papua Barat yakni Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.

Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pun mengambil strategi khusus seperti memberikan program Sembako dan BLT-Desa pada tiga bulan terakhir tahun anggaran 2021 kepada kabupaten-kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

"Untuk program Sembako, kita memiliki Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa)", ujarnya.

Terkait data, Ma'ruf mengungkapkan bahwa hal itu juga menjadi tantangan karena data yang ada saat ini sebenarnya belum sempurna.

Untuk itu, ia meminta agar perbaikan data terus dilakukan supaya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun-tahun berikutnya dapat menggunakan data yang lebih mutakhir dan akurat.

Baca Juga: Jadi Sumber Kemiskinan, Ternyata 33,8 Persen Orang Indonesia Asyik Merokok

"Mengenai data ini memang belum sempurna, tetapi sambil menunggu perbaikan data, untuk tahun 2021 ini kita menggunakan data yang sudah ada," katanya.

Komentar