Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan tidak ada hal yang baru dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di KTT COP26. Menurut Walhi, pernyataan Jokowi di KTT COP 26 sering disampaikan di berbagai forum.
"Kami tak mendapatkan suatu yang baru dari pidato itu. Karena itu seringkali pak Jokowi menyampaikan di berbagai forum," ujar Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (2/11/2021).
Bahkan kata Yuyun, pesan yang disampaikan Jokowi sama yakni mendorong tanggung jawab dari negara-negara maju dalam hal pendanaan.
"Di forum G20 message-nya sama. Jadi menyampaikan capaian yang sudah dilakukan, terus kemudian mendorong tanggung jawab dari negara maju dari konteks pendanaan. Dan tentu saja ini adalah posisi yang sama di negara-negara berkembang dan yang terakhir adalah jualan hutan," ucap dia.
Tak hanya itu, yang menjadi fokus Walhi pada pidato Jokowi yakni dalam kontes transisi menuju energi baru terbarukan dari energi fosil. Jokowi kata Yuyun tak menjelaskan kapan Indonesia akan beralih ke energi baru terbarukan.
"Tidak dijelaskan kapan Indonesia akan meninggalkan energi kotor terutama batubara dan mempenisunkan PLTU-PLTUnya. Karena kalau kita lihat didokumen-dokumen RUPTL PLN yang diklaim sebagai RUPTL hijau, sampai 2030 masih akan dibangun sektiar 13,8 GigaWatt sumber energi yang berasal dari Batubara," tutur Yuyun.
Dalam konteks menuju transisi energi baru terbarukan, Yuyun mengatakan Jokowi tak menjelaskan secara detil bagaimana tahapan-tahapan transisinya.
"Disebut sebagai ekosistem mobil listrik, tapi perlu kita tahu bahwa peralihan dari energi kotor ke energi terbarukan atau climate ghost metal. Ini juga salah satu hal yang akan menyebabkan kerusakan lignkungan yang parah tetrutama di negara-negara yang mempunyai cadangan penting bagi pengembangan industri berbasis baterai ini," kata dia.
Ia pun menyebut Sulawesi, Papua akan menjadi ladang penghancuran lingkungan baru melalui tambang tambang nikel. Karena itu kata Yuyun, transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan harus dimulai dari transisi awal yakni transisi materialnya.
Baca Juga: WALHI Sulsel: PLTMH Ma'Dong Toraja Utara Langgar Tata Ruang dan Hak Rakyat
"Itu akan menjadi ladang-ladanh penghancuran lingkungan baru melalui tambang-tambang nikel, jika kemudian kita tak hati-hati dan menerapkan konsep transisi yang betul. Bagi kami di Walhi, transisi yang adil dari fosil menuju energi terbarukan harus dimulai dari awal yaitu, transisi dari materialnya. Karena apa kalau tak begitu dia akna meyebakan kerusakan baru," tutur Yuyun.
Tak hanya itu, Yuyun menyebut bahwa dalam pidato di KTT COP 26, Jokowi tak membahas soal pendekatan pengakuan hak atas korban perubahan iklim. Pasalnya kata Yuyun, korban perubahan iklim sudah ada. Sehingga kata dia siapa yang harus bertanggung jawab membayar kerugian para korban perubahan iklim.
"Korban atas perubahan iklim sudah ada. Bahwa krisis iklim sudah terjadi, korban sudah ada, bagaimana mengakui hak korban ini? siapa yang membayar kerugian yang tidak bisa dipulihkan dan kerusakan yang tak bisa dipulihkan akibat krisis ini? Tentu saja adalah pada poluters itu", kata Yuyun.
"Jadi kalau Jokowi tak punya stand (Posisi) kuat terhadap hal ini, saya kira dia tak melihat realitas di dalam negeri bahwa krisis iklim sudah terjadi," sambungnya.
Lebih lanjut, Yuyun menyebut bahwa saat ini Dewan PBB pun sudah mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang aman. Yakni aman dari bencana akibat krisis iklim, bersih, sehat, dan berkelanjutan itu adalah hak asasi manusia.
"Kita sudah mencantumkan itu dalam konstitusi dan legislasi kita. Tapi tak pernah itu jadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan maupun rencana pembangunan kita yang rendah karbon itu," kata Yuyun.
