REGIONAL:
Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan perkara penyebaran berita bohong atau hoaks atas terdakwa Jumhur Hidayat pada Kamis (11/11/2021) hari ini.
Sebelumnya, pada Kamis (28/10/2021), sidang dengan agenda putusan itu ditunda dengan alasan ada pergantian majelis hakim.
Rencananya, sidang akan berlangsung pada pukul 10.30 WIB. Adapun peridangan akan berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Sidang perkara pidana Jumhur Hidayat akan dilaksanakan pada Kamis, 11 november 2021 dengan agenda pembacaan putusan," kata kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama dalam undangannya kepada awak media, hari ini.
Sebelumnya, pada Kamis (28/10) lalu, persidangan sempat dibuka oleh hakim Hapsoro Restu Widodo. Namun, dibukanya sidang putusan untuk menunda sidang putusan terhadap Jumhur Hidayat.
"Untuk putusan belum bisa dibacakan. Kami ada pergantian majelis hakim," kata Hakim Hapsoro di PN Jakarta Selatan.
Alasannya, menurut Hakim Hapsoro, lantaran salah satu hakim yang menyidangkan Jumhur Hidayat dipindahtugaskan ke Kalimantan. Sehingga, hakim yang menggantikan perlu meneliti dan membutuhkan waktu untuk memberikan putusan.
Hakim Hapsoro pun menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Jumhur dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hadir dalam persidangan.
Sementara itu, untuk sidang putusan rencana akan dibacakan pada 11 November 2021. Atau dua pekan ke depan.
"Untuk itu kami tunda 2 minggu lagi, 11 November," imbuhnya.
Jumhur Hidayat sendiri mengaku tak mempermasalahkan sidang pembacaan vonis ditunda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan pentolan KAMI usai mengikuti sidang yang sempat dibuka majelis hakim.
"Ya, kami kan tidak bisa apa-apa. Kita tunggu," kata Jumhur.
Jumhur berharap dengan hakim yang baru ditunjuk menggantikan anggota hakim sebelumnya yang bertugas di Kalimantan, dapat terlebih dahulu mengkaji semua fakta persidangan dan harapannya pun dapat menerima putusan bebas.
"Harapan mudah-mudahanan itu sangat serius bahwa setelah dikaji-kaji saya ini harus bebas, insyallah kalau saya pikirannya begitu," ungkapnya.
Jumhur pun juga berharap nantinya majelis hakim dapat memutus perkaranya secara adil. Apalagi, kata Jumhur, dalam perkaranya ini, hanya mengkritik UU Omnibus Law yang juga sampai saat ini tengah diperjuangkan untuk diperbaiki.
"Karena dianggap memberikan karpet merah kepada kekuatan oligarki lokal maupun internasional. Dan kita buktikan saja bahwa kita tidak bersalah dan bukan niat jahat," imbuhnya.
Dituntut 3 Tahun Bui
Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut terdakwa Jumhur Hidayat tiga tahun penjara.
Dalam tuntutannya itu, Jaksa menyebut Jumhur Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.
JPU menyebut, Jumhur diyakini bersalah melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
TERPOPULER