Infografis
Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama 19 warga menggugat Pemerintah ke Pengadilan Jakarta Pusat atas kegagalan negara mengendalikan penyelenggaraan pinjaman online di Tanah Air.
Pihak tergugat di antaranya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin, Menteri Komunukasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
Menanggapi hal tersebut, Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan aparat kepolisian saat ini tengah memberantas adanya pinjaman online ilegal.
"Polisi sudah turun. Kita (Pemerintah) sedang berantas semua. Bisa lihat di berbagai kanal polisi begitu tegas," ujar Faldo saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (12/11/2021).
Faldo menegaskan pemerintah terus melakukan upaya untuk memberantas pinjol ilegal baik ada gugatan maupun tidak.
Pemerintah kata Faldo, menghormati dan mempersilakan gugatan yang diajukan LBH dan 19 warga.
"Jadi, kami akan jalan terus, baik itu ada gugatan atau tidak. Ini soal hak warga negara. Sama seperti halnya yang menggugat, itu hak warga negara yang dilindungi dan dihormati, silakan saja. Pemerintah terus bekerja," tutur Faldo.
Kendati demikian mantan Wasekjen PAN itu menyebut pemerintah akan mempelajari dasar gugatan tersebut.
Pasalnya saat ini pihaknya belum menerima salinan gugatan terkait pinjaman online yang digugat LBH dan 19 warga.
Baca Juga: Ancam Satroni Nasabah hingga Sebar Identitas, 2 Karyawati Pinjol Uang Hits jadi Tersangka
"Yang jelas, kita akan pelajari dasar gugatannya apa. Saat ini, kami belum terima salinan gugatannya. Kami akan pantau terus," katanya.
Gugat ke PN Jakpus
Sebelumnya LBH Jakarta bersama 19 warga menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021).
Mereka datang untuk membuat Gugatan Warga Negara atau Citizen Law Suit terkait pinjaman online yang telah menelan banyak korban.
Kedatangan mereka turut diwarnai aksi simbolik berupa bola rantai yang terikat di tubuh para penggugat.
Bola rantai itu bertuliskan "Utang Pinjol", "Teror Pinjol", "Data Sebar Pinjol", hingga "Regulasi Pinjol". Dalam gugatan ini, pihak penggugat bukan berasal dari korban saja.
