Suara.com - Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan memberikan klarifikasi soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI yang ingin membentuk cyber army. Pasalnya, rencana ini dikaitkan dengan dana hibah yang dikucurkan oleh Pemprov kepada MUI.
Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif mengatakan rencana pembentukan cyber army MUI DKI itu meninggalkan kesan Anies yang membayarnya. Pasalnya, tugas tim tersebut nantinya akan membela Anies dan tokoh lainnya dari serangan buzzer.
"Ini kan yang dibela Anies. Dalam kepentingan Anies. Anies kalau enggan memberikan klarifikasi ada kesan gubernur telah membayar MUI untuk kepentingan dirinya," ujar Samsul saat dihubungi, Senin (22/11/2021).
Samsul meminta Anies segera menemui dewan pertimbangan MUI DKI. Perlu diluruskan kembali tugas dan kewajiban MUI dalam menjalankan organisasi.
"Sebaiknya Anies mengajak anggota dewan pertimbangan MUI lain untuk segera mengadakan rapat dan meluruskan tugas pokok MUI itu apa," tuturnya.
Mengenai dana hibah, Samsul menyebut hal itu sebagai sesuatu yang lumrah diberikan sejak Gubernur sebelumnya. Karena itu, Anies perlu memberikan klarifikasi agar dana hibah itu tidak dikaitkan dengan urusan politik.
"Itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Maka enggak usah khawatir, semua organisasi keagamaan itu memang berhak dapat hibah. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau saya kasih sekian saya dukung, kalau enggak ya enggak. Saya kira itu negatif," pungkasnya.
TERPOPULER
