alexametrics

DPR Segera Kaji Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Bangun Santoso | Bagaskara Isdiansyah
DPR Segera Kaji Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Suara.com/Bagaskara)

Kata Dasco, kajian itu dilakukan sebelum menggelar rapat bersama pemerintah membahas UU Cipta Kerja

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah untuk melakukan kajian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam waktu dekat, pimpinan DPR disebutnya akan mengadakan rapat konsultasi dengan Badan Legislasi dan alat kelengkapan dewan lainnya terkait hal tersebut.

"Bahwa selama beberapa hari badan kajian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Baleg dan AKD terkait di DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Setelah itu, kata Dasco, DPR akan segera langsung menggelar rapat kerja bersama dengan pemerintah. Nantinya hal yang akan dibahas adalah kajian yang sudah dilakukan.

Baca Juga: Soal UU Ciptaker, Jokowi: Pemerintah Jamin Keamanan Dan Kepastian Investasi Di Indonesia

"Sama-sama membahas kajian yang sudah dikaji antara DPR dan pemerintah untuk menentukan nanti langkah lebih lanjut ke depan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan, langkah selanjutnya harus dilakukan secara cepat. Hal itu mengingat DPR akan menghadapi masa reses pada pertengahan Desember mendatang.

"Mengingat masa depan DPR RI hanya sampai tanggal efektif 15 Desember (harus dilakukan segera)," tandasnya.

Putusan MK

Sebelumnya, MK memerintahkan DPR RI melakukan perbaikan UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu menjadi putusan MK dalam judical review alias uji materi yang diajukan oleh serikat buruh.

Baca Juga: Jokowi soal Putusan MK: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Tanpa Ada Pasal yang Dibatalkan

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaga negara RI Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran negara RI Nomor 6573) bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusannya, siang tadi.

Komentar