alexametrics

Kasus Korupsi Bupati Budhi Sarwono, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Edy Purwanto

Bangun Santoso | Welly Hidayat
Kasus Korupsi Bupati Budhi Sarwono, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Edy Purwanto
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. (IG @jayalah.negriku)

"Kami periksa Edy Purwanto dalam kapasitas saksi untuk tersangka BS (Budhi Sarwono),"

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Edy Purwanto dalam perkara korupsi proyek infrastruktur hingga penerimaan gratifikasi yang telah menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono sebagai tersangka.

"Kami periksa Edy Purwanto dalam kapasitas saksi untuk tersangka BS (Budhi Sarwono)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi,Rabu (2/12/2021).

Selain Edy, penyidik juga memanggil sejumlah saksi lain untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Budhi Sarwono. Mereka yakni, PNS Tatag Rochyadi; Mantan PNS Heron Kristanto; Direktur CV. Karya Bhakti Nursidi Budiono.

Kemudian, Direktur CV. Tuk Sewu Waluto Edi Sujarwo dan Direktur PT. Anugrah Setiya Buana Zainal Arifin.

Baca Juga: Periksa Pihak Swasta, KPK Pertajam Bukti Permintaan Fee Bupati Budhi Sarwono

Ali pun belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik penyidik antirasuah terhadap pemeriksaaan sejumlah saksi ini. Mereka akan diperiksa di Kantor Satuan Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah.

Konstruksi perkara kasus ini berawal Budhi Sarwono mempercayai Kedy Afandi untuk mengumpulkan para kontraktor yang akan mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun syarat para kontraktor mendapatkan proyek dengan memberikan fee sebesar 10 persen kepada Budhi melalui Kedy. Kedy adalah orang kepercayaan Budhi dan juga tim suksesnya.

"Diduga BS (Budhi Sarwono) telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar Rp 2,1 Miliar," ucap Ketua KPK firli Bahuri beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Kasus Budhi Sarwono, KPK Periksa Ajudan Bupati Banjarnegara di Polda Jateng

Komentar