Suara.com - China meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut China Selatan yang diklaim kedua negara milik mereka.
Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun ini tanpa jalan keluar.
Hal ini disampaikan oleh empat orang yang mengetahui masalah tersebut kepada kantor berita Reuters.
Tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah pernah dilaporkan, telah meningkatkan ketegangan kedua negara atas sumber daya alam di wilayah yang secara global dianggap strategis dan penting secara ekonomi tersebut.
Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Farhan mengatakan kepada Reuters jika ia menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang dengan jelas meminta Indonesia menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China.
"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan: "Setiap komunikasi diplomatik antarnegara bersifat privat dan isinya tidak dapat dibagikan," dan menolak berkomentar lebih lanjut.
Kedutaan Besar China di Jakarta tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
Selain Muhammad Farhan, tiga orang lainnya yang mengaku juga telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut membenarkan adanya surat dari China.
Dua orang di antaranya mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.
Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik kedaultan Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara.
China keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan, yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U.
Tapi batasan ini tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016.
"[Surat itu] sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," kata Farhan kepada Reuters.
China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi raksasa ekonomi.
TERPOPULER
