alexametrics

Dihadapan Cak Imin, JK Sindir Menaker Ida Fauziah Soal Upah Minimum Banyak Dikritik

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah
Dihadapan Cak Imin, JK Sindir Menaker Ida Fauziah Soal Upah Minimum Banyak Dikritik
Wakil Presiden RI Periode 2014-2029, Jusuf Kalla (JK) menyindir Menaker Ida Fauziah di hadapan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Suara.com/Bagaskara)

"Sekarang UMR lagi dikritik, yang kena itu menteri PKB kan."

Suara.com - Wakil Presiden RI Periode 2014-2019, Jusuf Kalla (JK), menyindir Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah dihadapan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Sindiran yang dilayangkan ke politikus PKB itu terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sedang ramai dikritik dan diprotes oleh para buruh.

Hal itu disampaikan JK dalam acara diskusi yang digelar PKB dalam rangka Halaqah 1 abad NU dengan tajuk 'Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin', di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).

Awalnya JK mengatakan, majunya negara sangat tergabung pada pentingnya kebijakan pemerintah. PKB termasuk salah satu bagian dari pemerintah. PKB lewat farksinya di DPR juga bisa mendorong dengan memberikan satu kebijakan, atau UU dan aturan bagaimana misalnya meningkatkan UKM lebih hebat lagi.

"Bagaimana memberikan, memberikan potensi-potensi nasional atau pribumi untuk maju lagi. Bagaimana menteri-menteri PKB yang ada di kabinet mendukung itu," kata JK.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut NU Seperti McDonalds, Ini Alasannya

Kemudian JK menyinggung atau memberikan sindiran terkait dengan upah minimum atau upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang sedang banyak dikritik. Menurutnya, kekinian Menaker sedang disorot.

"Sekarang UMR lagi dikritik, yang kena itu menteri PKB kan, tenaga kerja," tuturnya.

JK menilai ada benarnya juga jika ada kritikan yang menyatakan kalau upah minimum masih di bawah inflasi maka justru pendapatan masyarakat rillnya justru menurun. Menurutnya, daya beli juga akan menurun.

JK mengatakan, ketika dirinya masih dalam pemerintahan inflasi plus pertumbuhan itu tinggi. Sehingga buruh-buruh bisa menikmati pertumbuhan ekonomi. Namun yang saat ini terjadi perumusan pemerintah agak berbeda.

"Nah sekarang perumusannya agak lain lagi, sehingga ada daerah yang kenaikannya hanya 200 rupiah, ada 1000 rupiah, ada seperti itu, ada Rp10 ribu, Rp20 ribu," tuturnya.

Baca Juga: Celoteh Cak Imin di Depan JK: PKB Selain Mikirin Partai Harus Mikirin NU

Komentar