Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump

Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyoroti sikap Indonesia dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), pekan lalu. Isnur menilai kehadiran Prabowo tampak inferior, baik saat menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) maupun dalam penandatanganan perjanjian dagang dengan Presiden AS Donald Trump.

Pernyataan tersebut disampaikan Isnur saat memaparkan argumen Koalisi Masyarakat Sipil dalam diskusi publik bertajuk "Bahaya di Balik Perjanjian Dagang USA-Indonesia dan Problematika Pengiriman Militer ke Palestina (BoP)".

"Bagi kami, ada kesamaan posisi standing Indonesia melalui Prabowo di depan Amerika dan Trump. Pertama, posisinya sangat inferior, sangat lemah, dan tampak 'pasrah bongkokan' (menyerah total)," ujar Isnur di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Menurut Isnur, posisi Indonesia terlihat seperti sedang memelas untuk mendapatkan sesuatu dari Amerika Serikat. Ia menyayangkan hilangnya marwah bangsa dalam pertemuan strategis tersebut.

"Tidak ada marwah dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dampaknya, klausul-klausul yang dihasilkan berpotensi memberatkan dan membuat Indonesia menderita. Sikapnya inferior, tidak mencerminkan citra 'Macan Asia', melainkan justru sebaliknya," tegas Isnur.

Isnur juga mengkritik langkah Presiden dalam meneken sejumlah dokumen internasional, mulai dari keikutsertaan di BoP hingga kesepakatan tarif resiprokal dengan AS. Ia menilai dua langkah strategis tersebut mengabaikan mandat konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya.

"Konstitusi dalam Pasal 11 secara tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan DPR, dan DPR tentu harus mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu," jelasnya.

Terkait gestur Prabowo yang diminta Trump memegang dokumen dalam pertemuan BoP yang sempat viral, Isnur enggan berkomentar secara spesifik. Ia menyatakan bahwa penilaiannya didasarkan pada substansi keputusan yang diambil pemerintah.

"Saya melihat dari hasil, sikap, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan secara keseluruhan," pungkas Isnur.