Infografis
Lahir di Pangasinan, Ramos adalah seorang jurnalis, pengacara, dan legislator 5 periode, yang juga menjadi salah satu pendiri Partai Liberal. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Ferdinand Marcos, Ramos menjabat sebagai menteri luar negeri dari tahun 1966 hingga 1968. Ramos sebelumnya adalah seorang duta besar untuk Taipei.
Pada tahun 1966, Ramos menandatangani Perjanjian Ramos-Rusk, yang memperpendek cakupan Perjanjian Pangkalan Militer AS-RP dari 99 tahun menjadi 25 tahun. Ia juga ayah dari mantan presiden Filipina Fidel V. Ramos, yang menjabat dari tahun 1992 hingga 1998, dan mendiang Senator Leticia Ramos-Shahani.
3. Malaysia: Tun Abdul Razak
Tun Abdul Razak adalah perdana menteri kedua Malaysia, menjabat dari tahun 1970 hingga 1960. Dia bergabung dengan pegawai negeri pada tahun 1950 dan memasuki politik pada tahun 1955, menjabat sebagai Ketua Menteri Pahang dan menteri pendidikan setelah pemilihan umum pertama negara itu.
Dia juga merupakan tokoh kunci dalam upaya Malaysia untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Dalam pidatonya usai penandatanganan deklarasi ASEAN, Tun Abdul Razak menekankan kerjasama antar negara.
“Penting bahwa secara individu dan bersama-sama kita harus menciptakan kesadaran yang mendalam bahwa kita tidak dapat bertahan lama sebagai bangsa yang mandiri tetapi terisolasi kecuali kita juga berpikir dan bertindak bersama dan kecuali kita membuktikan dengan perbuatan bahwa kita adalah bagian dari keluarga bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terikat bersama. dengan ikatan persahabatan dan niat baik dan dijiwai dengan cita-cita dan aspirasi kita sendiri dan bertekad untuk membentuk nasib kita sendiri," katanya.
4. Singapura: S. Rajaratman
Sinnathamby Rajaratnam, lebih dikenal sebagai S. Rajaratnam, adalah seorang jurnalis dan salah satu pendiri Partai Aksi Rakyat bersama dengan Lee Kuan Yew, Toh Chin Chye, dan Goh Keng Swee.
Sebagai jurnalis di The Malaya Tribune, Singapore Standard, dan The Straits Times, ia menulis cerita politik dan terbuka tentang sikap anti-Inggris dan anti-komunisnya. Ia memulai karir politiknya pada tahun 1959, menjabat sebagai anggota dewan untuk daerah pemilihan Kampong Glam dan juga diangkat sebagai menteri tenaga kerja dan kebudayaan.
Dalam pidatonya setelah penandatanganan deklarasi ASEAN, Rajaratnam menekankan bahwa anggota ASEAN harus mengawinkan pemikiran nasional dengan pemikiran regional.
Baca Juga: 4 Mobil Termahal di Indonesia dan Harganya, Bikin Ngiler
“Kita harus memikirkan tidak hanya kepentingan nasional kita tetapi juga menempatkannya di atas kepentingan regional: itu adalah cara berpikir baru tentang masalah kita. Dan ini adalah dua hal yang berbeda dan terkadang bisa bertentangan. Kedua, kita juga harus menerima kenyataan, jika kita benar-benar serius, bahwa keberadaan regional berarti penyesuaian yang menyakitkan terhadap praktik dan pemikiran itu di negara kita masing-masing. Kita harus membuat penyesuaian yang menyakitkan dan sulit ini. Jika kita tidak melakukan itu, maka regionalisme tetap menjadi utopia,” katanya.
