Suara.com - Kepala daerah lagi-lagi tertangkap tangan oleh KPK. Terbaru, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang dicokok terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan jual beli jabatan.
Lantas apa yang menyebabkan banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi?
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, salah satu faktor yang menjadi sebab banyak kepala daerah korupsi ialah biaya politik yang mahal. Namun menurut Arsul biaya politik bukan satu-satunya penyebab.
"Penyebabnya sebetulnya sudah sama-sama kita ketahui, yakni penyebab yang sistemik. Biaya politik yang mahal itu hanya salah satunya, tapi bukan satu-satunya," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (6/1/2022).
Biaya politik bukan satu-satunya penyebab korupsi lantaran banyak jajaran pemerintah dan penegak hukum yang juga justru tertangkap tangan.
Padahal, kata Arsul, jabatan yang mereka duduki tidak memerlukan biaya politik.
"Tapi nyatanya ya tersangkut perkara korupsi juga," kata Arsul.
Karena itu, dikatakan Arsul, perlu ada pembenahan dan langkah-langkah sistemik untuk mencegah kepala daerah maupun pejabat publik melakukan korupsi.
"Langkah sistemik tentu menyangkut perubahan sejumlah hal, antara lain soal Pilkada langsung. Menurut saya ide atau gagasan Pilkada asimetris itu perlu dikaji lebih dalam untuk kita terapkan," kata Arsul.
Baca Juga: Terjaring OTT, Begini Ekspresi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat Tiba di KPK
Dengan Pilkada asimetris nantinya tidak semua daerah bisa melaksanakan Pilkada langsung. Arsul berujar perlu ada parameter agar daerah dapat memilih kepala daerah langsung atau melalui DPRD.
"Parameternya ya bisa bermacam-macam termasuk penilaian tingkat korupsinya. Atau misalnya jika ada korupsi di daerah tersebut yang masih tinggi tingkatannya maka iya daerah tersebut tidak bisa Pilkada langsung," ujar Arsul menambahkan.
