Suara.com - Setara Institute menyesalkan tuntutan 6 bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum/JPU terhadap 21 terdakwa perusakan masjid Miftahul Huda milik komunitas Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Sintang, Kalimantan Barat.
Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan proses persidangan hanya sebatas formalitas dan tidak berpihak pada Jamaah Ahmadiyah sebagai korban kriminalisasi.
"Kami mengecam dan mengutuk keras proses persidangan yang sama sekali tidak memberikan harapan keadilan bagi korban. Ini juga praktik buruk penegakan hukum terhadap minoritas seperti yang sebelumnya sering terjadi di republik ini," kata Halili dalam jumpa pers, Kamis (6/1/2022).
Halili menyebut proses persidangan tidak fokus pada tindak pidana perusakan masjid dan penghasutan kekerasan yang didakwakan oleh JPU, tetapi mengarah kepada Fatwa MUI No 11 tahun 2005 tentang Ahmadiyah yang menganggap Ahmadiyah keluar dari Islam dan ajarannya sesat dan menyesatkan.
"Itu sudah kelihatan sejak hakim mendatangkan MUI sebagai saksi, itu kelihatan sekali framingnya adalah penghakiman atas keyakinan teman-teman Ahmadiyah," ucapnya.
Dalam persidangan terakhir di Pengadilan Negeri Pontianak pada 30 Desember 2021, JPU hanya menuntut pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
"Tuntutan yang sangat rendah itu merupakan sinyal awal bahwa persidangan ini memang tidak serius. Penegakan hukum pengrusakan Masjid Miftahul Huda tidak serius, negara tidak serius memberikan keadilan bagi korban, persidangan hanya drama saja," ujarnya.
Tim Advokasi Kebebasan Beragama juga sudah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik proses pengadilan tersebut dan permohonan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY) kemarin.
"Pengaduan itu sudah masuk, harusnya KY bisa melakukan fungsi pengawasan agar memastikan para jaksa yang bertugas dalam perusakan Masjid di Sintang itu bisa diperiksa dan diberi sanksi," tutup Halili.
TERPOPULER
