Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin membentuk poros koalisi Islam. Walaupun diakui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman hal itu menjadi salah satu alternatif.
Sohibul mengatakan PKS ingin mengikuti hasil dari sidang Majelis Syuro ke-VI, yakni PKS ingin membuka diri kepaa dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa.
PKS juga ingin menghindari adanya segmentasi apabila pembentukan poros dilakukan berdasarkan identitas agama tertentu.
"Kita melihat bahwa suasana kenegaraan kita hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang sangat luar biasa. Untuk itu, PKS ingin membangun koalisi yang lintas, tadi disebutkan nasionalis-religius itu harus kita persatukan," kata Sohibul secara daring, Kamis (13/1/2022).
Sohibul mengajak agar partai-partai lain yang juga berbasis Islam turut melakukan hal serupa. Sehingga ke depan koalisi yang terbentuk diharapkan dapat mempersatukan bangsa.
"Jadi tentu kami akan bersama-sama dengan partai-partai Islam, bersama-sama untuk kemudian menjalin komunikasi juga dengan partai-partai nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa kita ke depan, insyaallah," kata Sohibul.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengusulkan agar sedini mungkin partai politik umumkan poros koalisi dan figur yang diusung untuk Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi rilis survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bertajuk 'Prospek Partai Politik Dan Calon Presiden: Kecenderungan Perilaku Politik Pemilih Nasional' pada Selasa (28/12/2021).
Mardani mengatakan, di tengah masa pandemi hingga resesi seperti ini, ada sejumlah pihak yang menilai soal Pemilu 2024 tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi.
Untuk itu, ia mengajak parpol-parpol umumkan sedini mungkin poros koalisi hingga figur yang akan diusung.
"Karena itu saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani.
Mardani mengatakan, untuk mencapai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold partai-partai politik kekinian harus berkoalisi.
PKS sendiri setidaknya membutuhkan dua parpol untuk memenuhi hal tersebut.
"Kalau ada tiga, kalau PKS karena tidak bisa berdua kecuali gabung PDIP atau gabung dengan Golkar atau Gerindra bisa dua, kalau dengan partai tengah perlu tiga partai," ungkapnya.
"Segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya," katanya.
TERPOPULER
