facebook

KPK Ungkap Peran Bendum Partai Demokrat Di Kasus Suap Bupati PPU, Jadi Orang Kepercayaan Tampung Uang

Bangun Santoso | Welly Hidayat
KPK Ungkap Peran Bendum Partai Demokrat Di Kasus Suap Bupati PPU, Jadi Orang Kepercayaan Tampung Uang
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (ketiga kiri) memberikan keterangan pers penahanan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2021) malam. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Tersangka Nur Afifah menyiapkan rekening menampung uang dari kontraktor lalu diserahkan ke Bupati Badul Gafur Mas'ud

Suara.com - Operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud turut menyeret Bendahara Umum Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Keduanya kini menyandang status tersangka.

Oleh KPK, mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek jalan serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, peran Nur Afifah Balqis sebagai pihak yang menampung uang dari para rekanan proyek dengan memakai rekening miliknya. Uang- uang nantinya diperuntukkan Bupati Abdul Gafur Mas'ud.

"Tersangka NAB (Nur Afifah Balqis), menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NAB yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM (Bupati Abdul Gafur Mas'ud)," kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: KPK Ungkap Konstruksi Kasus Proyek Jalan yang Jerat Bupati Penajam Paser Utara Jadi Tersangka Korupsi

Bermula saat Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui pada tahun 2021 tengah mengerjakan proyek pekerjaan yang ada pos Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.

Di antaranya proyek tersebut untuk mengerjakan proyek multiyears peningkatan jalan Sotek–Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Sebelum nantinya diserahkan kepada Nur Afifah Balqis, Bupati Abdul memerintahkan Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan sebagian proyek jalan tersebut.

"Bupati diduga memerintahkan untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara," ucap Alex.

Selain itu, bahwa Bupati Abdul diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan. Seperti izin HGU (Hak Guna Usaha) lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Alex, bahwa tersangka Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman sebagai orang kepercayaan Bupati Abdul untuk menerima dan mengelola sejumlah uang yang didapat dari sejumlah proyek.

Baca Juga: Resmi! KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara dan Kroninya Jadi Tersangka Kasus Korupsi

"Digunakan bagi keperluan tersangka AGM (Bupati Abdul Gafur Mas'ud)," ucap Alex.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar