facebook

Sri Mulyani Berniat Pakai Rp 178 Triliun Dana PEN Buat Bangun IKN, Terutama Untuk Pembukaan Jalan

Bangun Santoso | Mohammad Fadil Djailani
Sri Mulyani Berniat Pakai Rp 178 Triliun Dana PEN Buat Bangun IKN, Terutama Untuk Pembukaan Jalan
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Dari total anggaran PEN 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun tersebut, Sri Mulyani bakal memakai sebanyak Rp 178 triliun untuk IKN

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berniat untuk memakai sebagian anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dana PEN 2022 untuk pembangunan infrastruktur awal proyek Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara yang berada di Kalimantan Timur.

Dari total anggaran PEN 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun tersebut, Sri Mulyani bakal memakai sebanyak Rp 178 triliun untuk kebutuhan pembangunan awal IKN terutama pembangunan jalan.

"Kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp 178 (triliun) ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menganggap, pembangunan IKN menjadi salah satu program yang bisa mengakselerasi dana PEN secara optimal, terutama pada sektor padat karya. Apalagi alokasi sebesar Rp 178,3 triliun tersebut belum dispesifikasi untuk apapun.

Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara Baru, Pengamat: Siapa yang Diuntungkan dalam Proyek Ini?

"Makanya di pemulihan ekonomi, penguatan ini kita harus betul-betul pragmatic, mana yang bisa jalan. Makanya kemarin saya buat statement untuk IKN, ini termasuk yang akan bisa dimasukkan dalam klaster ini kalau kementerian terkaitnya siap," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengingatkan Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, terutama soal anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.

Pasalnya Marwan menilai rencana Sri Mulyani untuk memakai anggaran PEN 2022 untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada.

"Program PEN dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, dari sektor rill, sektor keuangan, dalam menjalankan usahanya," kata Marwan dalam rapat tersebut.

Dia menilai, pembangunan dan pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan ekonomi nasional, begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut ada Suara 'Sumbang' Terkait Capaian Penerimaan Pajak Yang Tembus 100 Persen

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun," ucap dia.

Pemerintah mulai tahun 2024 akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Penajam Paser Utara yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Sebelum proses pemindahan, sejumlah proyek infrastruktur awal pun akan mulai dibangun pada tahun ini.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar