Infografis
Dia menyebut sudah membaca sinyalemen yang mengarah ke sana.
"Kita kan membaca kedekatan Pak Jokowi dengan Ahok sudah lama jadi prediksi kita juga Ahok akan diberi ruang dan posisi dalam ibu kota baru itu," katanya.
PA 212 menolak proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, terutama jika dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dimana perekonomian nasional sedang terpuruk.
"Kan kita dari awal menolak kelanjutan ibukota baru karena kondisi pandemi kan lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar utang negara. Indikasi oligarki main dan ambil keuntungan kan nyolok mata," katanya.
Berbeda dengan penilaian tokoh PA 212, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ahok memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.
Jika kemudian Ahok ditunjuk menjadi pemimpin, menurut Ngabalin, tidak menyalahi aturan.
"Kalau menyebutkan nama Ahok dan calon bagi ibu kota negara baru. Adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan faktor budaya Indonesia?" kata Ngabalin.
Sebaliknya dia mengaku heran dengan kalangan yang "demam" ketika menyebut nama Ahok.
"Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatel badan, gemas-gemas, demam gitu loh. Saat menyebutkan nama Ahok, salah satu dari 4 orang yang disebutkan oleh bapak presiden," katanya.
Baca Juga: Ahok Digadang-gadang Bakal Pimpin Ibu Kota Baru, Novel Bakmumin: Dia Produk Gagal Cuma Buat Gaduh!
Ahok disebut Ngabalik memiliki sejumlah kriteria penting sebagai calon kepala otorita ibu kota Nusantara.
