Kontroversi Jaksa Agung ST Baharuddin Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Dipenjara, PSI: Kami Menentang!
"Permasalahan korupsi tidak akan selesai selama harta haram masih bebas berkeliaran dan menjadikan pidana kurungan terlihat ringan dijalani..."
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menyoroti pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait pengembalian kerugian negara untuk penyelesaian perkara korupsi di bawah Rp 50 juta.
Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo, mengatakan, seharusnya Kejaksaan Agung tidak memberikan ruang dan toleransi terhadap tindak pidana korupsi, meskipun jumlahnya di bawah 50 juta rupiah.
"Bahkan sebagai wacana, PSI menentang ide tersebut karena merupakan bentuk pemakluman dan pemaafan (impunitas) terhadap tindak pidana korupsi," kata Bimmo kepada wartawan Rabu (2/1/2022).
Bimmo mengatakan, penjelasan Kejaksaan Agung mengenai upaya untuk menghindarkan proses kasus maladministrasi sebagai kasus Tipikor juga bukan merupakan alasan yang tepat untuk mengambil kebijakan yang berlawanan dengan prinsip utama pemberantasan korupsi.
"Intinya toleransi nol (zero tolerance) terhadap Tipikor. Bila yang dikhawatirkan aparat penegak hukum salah menerapkan hukum materil, maka yang diperlukan penguatan kapasitas, bukan toleransi terhadap deliknya," ungkapnya.
Bimmo mengaku, partainya menyesalkan wacana ini muncul justru ketika pemberantasan korupsi sedang dalam sorotan setelah beberapa kasus OTT dan vonis koruptor yang rendah.
"Kembalikan dulu kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum. Padahal, masyarakat Indonesia semakin tidak permisif terhadap korupsi skala kecil (petty corruption)," tuturnya.
Menurutnya, data BPS mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia terus meningkat dalam 2 tahun ini. Pada tahun 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84 dan 2019 sebesar 3,70," ujar politisi yang juga pegiat reformasi hukum dan peradilan tersebut.
Untuk itu, ia mengatakan, kebijakan yang diambil lembaga penegak hukum seharusnya mencerminkan semangat anti korupsi yang berkembang di masyarakat. Demikian pula produk hukum yang dihasilkan.
PSI meminta DPR tidak menyia-nyiakan momentum kebangkitan pemberantasan korupsi dengan menunda-nunda pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
