Suara.com - Pemerintah Jakarta tidak bisa langsung menghentikan kebijakan kegiatan pembelajaran tatap muka di tengah meningkatkan kasus Covid-19.
Sebab, kebijakan PTM diatur dalam surat keputusan bersama empat menteri.
"DKI tidak pernah memutuskan sendiri karena Jakarta itu ibu kota. Kami selalu berdiskusi dengan pemerintah pusat, kecuali yang menjadi kewenangan kami," ujar Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria, Kamis (3/1/2022).
Keinginan untuk menghentikan PTM 100 persen muncul dalam rapat internal pemerintah Jakarta di tengah melonjaknya kasus Covid-19.
"Kami kan mengusulkan, tapi itu kewenangan dari pemerintah pusat. Yang PTM juga sama kami koordinasikan ke Kemendikbud," kata Riza.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan meski banyak pihak yang ingin supaya pemerintah menghentikan PTM, Jakarta tidak bisa begitu saja memenuhinya.
Aturan PPKM, kata dia, dibuat oleh pemerintah pusat.
"Berbeda dengan ketika dulu kita menggunakan rezim PSBB. Pada saat PSBB, keputusan tentang pembelajaran tatap muka itu diatur melalui kewenangan gubernur. Sekarang ini diatur melalui Keputusan dari Pemerintah Pusat," ujar Anies, Rabu (2/1/2022).
PTM diatur dalam Surat Keputusan Bersama empat menteri. Regulasi itu mengatur kegiatan PTM menyesuaikan level PPKM di tiap daerah yang ditentukan pemerintah.
"Jadi pembelajaran tatap muka itu diatur melalui SKB 4 menteri yang SKB 4 menteri ini dikaitkan dengan level PPKM yang PPKM-nya ditetapkan melalui unstruksi mendagri," kata Anies.
Jakarta hanya menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan PTM.
Jakarta menunggu keputusan apa yang akan diambil pemerintah pusat.
"Oleh karena itu, tadi siang, (saya) berkomunikasi dengan Pak Luhut B. Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, (saya) menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM atau Pembelajaran Tatap Muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," kata dia.
TERPOPULER
