Suara.com - Epidemiolog menilai komunitas pendidikan jalani kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) wajib vaksin COVID-19 booster. Termasuk para siswa, maupun mahasiswa.
Hal itu dikatakan Epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono.
Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) itu juga memberi contoh bagaimana kewajiban booster itu juga dapat diberlakukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan proses PTM.
"Diwajibkan gurunya booster dan anak-anak sekolahnya juga booster, wajib. Maka kemudian anak sekolah kalau sekarang masuk sekolah harusnya wajib booster, ini belum ada. Harusnya sebelum masuk sekolah, buka tahun ajaran, apalagi kalau PTM itu booster," kata Miko ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Senin
Capaian untuk vaksinasi COVID-19 dosis ketiga itu juga dapat didorong dengan menjadikannya sebagai kewajiban untuk pekerja dari berbagai sektor dan kemudian dilanjutkan bagian masyarakat lain seperti pedagang, petani dan nelayan.
"Jadi semua sektor seolah-olah bekerja," tutur Miko.
Menurutnya, koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah yang memangku sektor masing-masing perlu ditingkatkan untuk membantu mendorong capaian vaksinasi booster di berbagai sektor tersebut.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per 17 Juli 2022, jumlah penduduk Indonesia yang telah mendapatkan dosis ketiga sebagai booster mencapai 53.056.762 orang.
Jumlah itu masih di bawah penerima dosis kedua sebanyak 169.565.409 orang dan dosis pertama 201.944.864 orang.
Baca Juga: Survei RSUP Persahabatan: 66,5 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Long Covid
Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang penduduk Indonesia menjalani vaksinasi COVID-19.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa dalam rapat terbatas pada hari ini Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi penguat ke masyarakat.
"Presiden beri arahan agar vaksinasi booster itu dipercepat. Beberapa kegiatan masyarakat akan kita minta diwajibkan vaksinasi booster dengan tujuan melindungi masyarakat kalau terkena jangan sampai masuk rumah sakit dan jangan sampai wafat," kata Menkes Budi usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin. (Antara)
