Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan lebih sering mendengar adanya kasus sengketa tanah perebutan lahan. Bahkan, di hadapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Jokowi menyebut kasus sengketa lahan juga terjadi di sekitaran Medan.
Jokowi juga kerap mendengar kasus sengketa tanah yang terjadi itu bisa melibatkan warga dengan warga, warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN bahkan dengan perusahaan swasta.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi pada Kamis (3/2/2022).
"Di Sumut ini banyak sekali yang sengketa di sekitar Medan ini tanya Pak Gubernur banyak sekali," kata Jokowi melalui video yang ditayangkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Menurut Jokowi, kasus sengketa lahan itu terus terjadi karena banyak warga yang mengklaim telah menduduki lahan hingga belasan tahun, namun tidak memiliki sertifikat tanah. Karena itu, ia menegaskan, akan pentingnya sertifikat tanah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan menjelaskan, dengan adanya sertifikat tanah, warga bisa membela diri saat ada pihak lain yang berusaha untuk mengklaim lahan.
"Ini kalau ada sengketa bapak pegang ini sudah tenang. Ada orang dateng, pak, ini tanah saya lahan saya, enggak, ini buktinya luasnya ada di sini nama pemilik ada disini udah rampung," ucapnya.
Saat ini pemerintah terus berusaha melakukan percepatan penerbitan sertifikat tanah. Setidaknya saat ini pemerintah sudah berhasil menerbitkan sebanyak delapan juta sertifikat tanah per tahunnya dan akan terus ditingkatkan jumlahnya.
"Ini pentingnya yang namanya sertifikat jadi sekarang tahun terakhir ke luar berapa 8 juta dari 500 ribu sekarang setahun sudah 8 juta sertifikat ke luar, targetnya saya naikkan terus 9 juta."
