YLBHI Samakan Jokowi Dengan Soeharto, Mardani PKS: Kasus Wadas Bisa Jadi Bukti

Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera membela Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyejajarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Soeharto. Kasus Desa Wadas dinilai menjadi salah satu contoh kesamaan antara Jokowi dengan Soeharto di sektor pembangunan.

Mardani menilai kalau YLBHI menggunakan data untuk menyusun 10 persamaan antara Jokowi dengan Soeharto. Dengan demikian, ia menganggap wajar terhadap poin-poin kesamaan yang disusun YLBHI.

"YLBHI @YLBHI punya data. Jadi penyamaan itu wajar dan boleh," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera pada Rabu (16/2/2022).

Lagipula Mardani juga melihat ada satu contoh kasus yang menurutnya menjadi dasar mengapa pembangunan di era Jokowi tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru. Yakni kasus Desa Wadas yang dianggapnya menjadi korban atas nihilnya perencanaan risiko bagi masyarakat yang terdampak pembangunan.

Selain itu, anggota Komisi II DPR RI tersebut juga melihat di era pemerintahan Jokowi dan Soeharto sama-sama mengesahkan kebijakan tanpa melalui penerimaan dari masyarakat.

"Sekilas saya baca 10 kesamaan itu punya dasar. Kasus Wadas bisa menjadi bukti perencanaan risiko jadi catatan. Poin 5, orientasi legal tapi banyak ditolak publik seperti UU Cipta Kerja contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya kesamaan antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto atau masa Orde Baru. Setidaknya YLBHI melihat ada 10 kesamaan di sektor pembangunan.

"Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!," demikian yang disampaikan YLBHI melalui akun Instagramnya @yayasanlbhindonesia pada Minggu (13/2/2022).

YLBHI memandang pembangunan di era Jokowi dengan Soeharto sama-sama menyingkirkan keadilan bagi masyarakat. Alih-alih menyebut kalau pembangunan yang dilakukan akan bermanfaat bagi publik, pada fakta di lapangan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya dikorbankan supaya pembangunan tetap berjalan.

Selain itu, YLBHI juga menilai kalau praktik korupsi tidak pernah lepas dari program pembangunan baik di era Soeharto maupun Jokowi. Adapun 10 kesamaan Jokowi dengan Soeharto menurut YLBHI:

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah
5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan.
7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
9. Pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta