Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kalau pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) tidak pernah mengganggu proses pembangunan pemerintah.
Akan tetapi, Mardani menganggap pihak yang ingin berkuasa dalam waktu lama lah yang justru akan mengganggu proses demokrasi.
Itu disampaikan Mardani ketika ditanya soal adanya usulan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Menurutnya, dengan skenario penundaan tersebut, maka Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa memimpin lebih lama.
"Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (26/2/2022).
Pemerintahan yang berkuasa dengan waktu lama dianggap Mardani bisa menciptakan kepemimpinan otoriter.
Karena itu sudah ada peraturannya kalau seorang presiden itu maksimal menjabat dua periode atau selama 10 tahun.
"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda setahun atau dua tahun.
Cak Imin mengungkapkan, hal tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Selanjutnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku setuju apabila Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengatakan, partainya menilai kondisi masyarakat saat ini masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi.
"PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," bebernya.
Zulhas juga mengatakan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73 persen.
Hal tersebut menurutnya menjadikan Jokowi pantas untuk tetap memimpin sebagai presiden.
TERPOPULER
