Pemerintah Tak Mau Dikaitkan Soal Usulan Penundaan Pemilu: Itu dari Partai Politik!

Nur Afitria Cika Handayani

Senin, 28 Februari 2022 | 13:50 WIB
Pemerintah Tak Mau Dikaitkan Soal Usulan Penundaan Pemilu: Itu dari Partai Politik!
Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi booster di Kawasan Industri Smart Marunda, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/2/2022), (ANTARA/YouTube-Sekretariat Presiden)

Suara.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 yang ramai diperbincangkan.

Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, pemerintah tak tahu mengenai usulan tersebut.

Pemerintah meminta untuk tak diseret-seret mengenai hal tersebut.

Faldo Maldini menegaskan, Istana tidak ada hubungannya dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Di samping itu, Faldo menilai bahwa deklarasi wacana itu hanya aspirasi dari partai politik.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut," ujar Faldo, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).

Meski demikian, Faldo mengatakan, aspirasi dari parpol tersebut tentu ditampung.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," jelasnya.

Faldo mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi covid-19.

baca juga

Pemerintah sedang fokus agar bisa bangkit dan memulihkan ekonomi dari covid-19.

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," bebernya.

Selain itu, Faldo menjelaskan, Presiden Jokowi sedang total mengawal transformasi besar di IKN.

Ia menegaskan, pihak Istana tidak memiliki waktu untuk urusan penundaan pemilu atau tiga periode.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ungkapnya.

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hentikan Wacana Penundaan Pemilu, Jangan Bikin Rakyat Gamang

Hentikan Wacana Penundaan Pemilu, Jangan Bikin Rakyat Gamang

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:45 WIB

Kritisi Usulan Penundaan Pemilu 2024, Politisi PDIP: Itu Seperti Menjerumuskan Presiden

Kritisi Usulan Penundaan Pemilu 2024, Politisi PDIP: Itu Seperti Menjerumuskan Presiden

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:45 WIB

Wacana Penundaan Pemilu: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pernah Menyatakan Menolak Tiga Periode

Wacana Penundaan Pemilu: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pernah Menyatakan Menolak Tiga Periode

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:43 WIB

Politisi PDIP Nilai Usulan Penundaan Pemilu Seperti untuk Menjerumuskan Jokowi

Politisi PDIP Nilai Usulan Penundaan Pemilu Seperti untuk Menjerumuskan Jokowi

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:33 WIB

Pengamat Nilai Penundaan Pemilu 2024 Berbahaya: Bukan Berarti Jabatan Presiden Diperpanjang

Pengamat Nilai Penundaan Pemilu 2024 Berbahaya: Bukan Berarti Jabatan Presiden Diperpanjang

News | Senin, 28 Februari 2022 | 13:05 WIB

Kritisi Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, LaNyalla: Rakyat Masih Diam, Tapi Kalau Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

Kritisi Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, LaNyalla: Rakyat Masih Diam, Tapi Kalau Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

News | Senin, 28 Februari 2022 | 12:52 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×