Infografis
Setelahnya, banyak negara-negara yang menjadi penyusun Uni Soviet mendeklarasikan kemerdekaan dan menjadi negara berdaulat, termasuk Ukraina.
Ia mengatakan, rentetan krisis ekonomi, korupsi, di tengah krisis periodik dari sistem ekonomi kapitalis monopoli dunia, telah membawa perubahan-perubahan politik tertentu di Ukraina dan sebagian besar negara-negara bekas Uni Soviet.
"Pada saat yang bersamaan, AS - NATO terus melakukan hasutan dan provokasi ekonomi, politik dan militer untuk memastikan dominasinya bertahan dan meluas ke Eropa Timur dan Eropa Tengah," kata Rudi.
AS rusak perdamaian Ukraina - Rusia
Sekretaris Jenderal GSBI Emelia Yanti Siahaan mengatakan, AS mempromosikan kebijakan neoliberal untuk diadopsi negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara Eropa tengah maupun timur.
"Dengan didahului 'revolusi orange', dan di tengah krisis ekonomi sistem kapitalisme monopoli dunia, AS - NATO - Uni Eropa melanjutkan hasutan-hasutan politik, ekonomi, dan militer, hingga mendorong perubahan-perubahan rezim politik negeri-negeri Eropa tengah, Eropa timur, tak terkecuali di Ukraina," kata Yanti.
Rezim baru Ukraina membawa tendensi “ultra nasionalis”, paham Neo-Nazi, mengadopsi kebijakan Neoliberal, dan memperkuat keinginannya bergabung ke Uni Eropa dan NATO.
Hasil dari itu semua, membawa politik “persatuan” Ukraina dengan Rusia berganti menjadi “politik permusuhan”, dan mengalihkan persekutuannya dengan AS, NATO, serta Uni Eropa.
Usaha buruk NATO di bawah kepemimpinan USA untuk terus menghasut negara-negara bekas Uni Soviet bergabung ke dalam pakta pertahanan tersebut, dianggap oleh Republik Federasi Rusia sebagai ancaman strategis atas pertahanan dan keamanannya.
Baca Juga: Sedih! Kisah Bocah di Ukraina Harus Tinggalkan Ayahnya di Kyiv, Demi Mengungsi ke Polandia
Saat ini, keanggotan NATO telah bertambah menjadi 30 negara anggota dari sebelumnya hanya 12 negara anggota pada saat didirikan tahun 1949.
