Mensos Risma Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan

Fabiola Febrinastri, Restu Fadilah

Senin, 14 Maret 2022 | 13:09 WIB
Mensos Risma Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan
Menteri Sosial, Tri Rismaharini bersama Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Iwan Djuniardi di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat. (Restu Fadilah/Suara.com)

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melalui aplikasi daring e-filing di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat pada Senin, (14/3/2022).

Risma mengatakan, pelaporan SPT Tahunan PPh melalui aplikasi e-filing memberikan kemudahan bagi para wajib pajak karena dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor pajak.

"Saya telah menyampaikan SPT saya yang 2021 secara daring melalui e-filing dan sangat mudah sekali. Saya tidak ke kantor pajak sama sekali, diselesaikan di sini dan sudah selesai," tutur Risma.

Turut mendampingi Risma saat melaporkan SPT Tahunan 2021 adalah Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Iwan Djuniardi dan Kepala Kantor Wilayah Pajak Kota Surabaya, John Hutagaol. John Hutagaol turut menyaksikan lantaran kewajiban Risma dalam melapor SPT Tahunan biasanya ditangani oleh Kanwil Surabaya.

"Iya betul tadi juga sempat disaksikan oleh Kakanwil Surabaya karena posisi rumah saya kan di Surabaya. Jadi saya biasanya ditangani oleh Kanwil Surabaya termasuk data-data dan sebagainya ditangani di sana. Jadi beliaunya ke sini bersama-sama menyaksikan saya apa benar laporan itu," imbuhnya.

Risma mengajak para wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan. Ajakan ini disampaikan mengingat masa pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada Maret 2022.

Pada kesempatan tersebut, Risma menekankan, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan sangat bermanfaat untuk mendukung berbagai program pembangunan, terutama untuk pemulihan ekonomi, mengingkatkan daya beli masyarakat, pemulihan kesehatan, penyaluran bantuan sosial (Bansos) termasuk vaksinasi.

"Saya mengajak seluruh warga Indonesia yang telah berhasil dan mampu membayar pajak, ayo kita lakukan. Saya percaya bahwa membayar pajak tidak akan membuat kita miskin, karena sebagian dari pajak kita juga digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu," lugasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Risma. Dia berharap, pelaporan SPT yang dilakukan Risma lewat e-Filing ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat.

baca juga

"Kami dari Ditjen Pajak tentu sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada bu Risma karena beliau inikan selaku panutan, panutan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk masyarakat agar taat bayar pajak. Karena memang negara ini butuh uang untuk bisa terus berjalan. Sehingga kami dari Ditjen Pajak tentu saja berterimakasih kepada bu Risma atas kesempatan melihat dan menyaksikan sendiri ibu menteri menyampaikan laporan SPT lewat e-filing," kata Iwan.

Adapun sejauh ini, baru ada sekitar 5,8 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan 2021. Jumlah itu, masih jauh di bawah target yang dicanangkan yakni 19 juta WP.

"Secara keseluruhan kami targetkan 19 juta tahun 2022 ini, sampai saat ini udah 5,8-5,9 juta. Masih ada sekitar 13-14 jutaan yang belum melapor. Sisanya kami imbau agar masyarakat segera menyampaikan laporan SPT melalui e-filling sebelum 31 Maret 2022," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Iwan juga mengajak seluruh wajib pajak yang belum melaporkan hartanya melalui SPT Tahunan bisa memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS). PPS adalah program yang memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

"Ada program PPS (Program Pengumpulan Sukarela) kebetulan sekarang sudah bulan maret. Kami dari DJP imbau seandainya ada masyarakat yang belum lapor SPT di tahun 2020, kami imbau segera ikut program PPS yang akan berakhir di Juli 2022," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

6,1 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Hingga Hari Ini

6,1 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Hingga Hari Ini

Bisnis | Senin, 14 Maret 2022 | 12:09 WIB

Viral Video Doni Salmanan Geragapan Dicecar Bamsoet soal Pajak, 'Interogasi Berkedok Podcast'

Viral Video Doni Salmanan Geragapan Dicecar Bamsoet soal Pajak, 'Interogasi Berkedok Podcast'

Lifestyle | Senin, 14 Maret 2022 | 12:00 WIB

Ramai Lapor SPT 2022, Ini Pengertian Pajak, Fungsi, Manfaat, dan Tarifnya

Ramai Lapor SPT 2022, Ini Pengertian Pajak, Fungsi, Manfaat, dan Tarifnya

Lifestyle | Jum'at, 11 Maret 2022 | 09:20 WIB

Tersangka Pengusaha Pengemplang Pajak Rp1,5 Miliar di Palembang Diserahkan ke Kejaksaan

Tersangka Pengusaha Pengemplang Pajak Rp1,5 Miliar di Palembang Diserahkan ke Kejaksaan

Sumsel | Kamis, 10 Maret 2022 | 19:55 WIB

Deretan Prakiraan Pajak Motor yang Dimiliki Doni Salmanan, Paling Murah Rp 4 Jutaan

Deretan Prakiraan Pajak Motor yang Dimiliki Doni Salmanan, Paling Murah Rp 4 Jutaan

Otomotif | Kamis, 10 Maret 2022 | 16:14 WIB

Cara Lengkap Lapor SPT Tahunan, Segera Bayar Sebelum 31 Maret 2022

Cara Lengkap Lapor SPT Tahunan, Segera Bayar Sebelum 31 Maret 2022

Bisnis | Kamis, 10 Maret 2022 | 15:44 WIB

Terkini

Polda Metro Jaya Pastikan Bakal Periksa Jampidsus Febrie Soal Rumah, Dolar hingga Emas 74 Kg!

Polda Metro Jaya Pastikan Bakal Periksa Jampidsus Febrie Soal Rumah, Dolar hingga Emas 74 Kg!

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 22:36 WIB

816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta

816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 22:22 WIB

Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature

Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 22:08 WIB

Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna

Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 22:08 WIB

Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!

Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 21:44 WIB

Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan

Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 21:23 WIB

Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok

Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 21:18 WIB

Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah

Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 21:00 WIB

Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara

Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 20:58 WIB

Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah

Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 20:18 WIB

×