Penyatuan Air dan Tanah di IKN, Walhi: Bentuk Praktik Perampasan Tanah dan Air oleh Pengurus Negara

Chandra Iswinarno, Ummi Hadyah Saleh

Selasa, 15 Maret 2022 | 14:52 WIB
Penyatuan Air dan Tanah di IKN, Walhi: Bentuk Praktik Perampasan Tanah dan Air oleh Pengurus Negara
Suasana seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww]

Suara.com - Proses penyatuan tanah dan air bersama Gubernur se-Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Juru kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian menilai simbolisasi penyatuan tanah dan air merupakan bentuk praktek perampasan tanah dan air oleh negara.

"Kami juga menyoroti bahwa simbolisasi masing-masing kepala daerah, gubernur itu membawa tanah dan air dari wilayah masing-masing itu adalah simbolisasi sebenarnya perampasan tanah dan air yang dilakukan juga oleh pengurus daerah di masing-masing provinsi dan disatukan di bejana Nusantara," ujar Uli dalam konferensi pers 'Camping Oligarki di IKN: Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit' secara virtual, Selasa (15/3/2022).

Juru kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian. [Tangkapan layar]
Juru kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian. [Tangkapan layar]

Kata Uli, simbolasi penyatuan tanah dan air merupakan praktik perampasan tanah air yang dilakukan setiap hari oleh pejabat negara dan pejabat daerah di semua wilayah Indonesia.

"Sebenarnya praktik perampasan tanah dan air yang dilakukan setiap hari oleh pengurus negara di hampir semua wilayah yuridiksi di Indonesia dan mereka bawa itu dan disatukan itu di titik nol dan dimasukkan ke dalam bejana nusantara," ucapnya.

Uli meyebut pihaknya kerap menyampaikan bagaimana dampak terhadap lingkungan  ketika Ibu Kota Negara tetap dipaksakan untuk dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 


Selain itu Walhi kata Uli juga kerap menguraikan dampak terhadap sosial budaya termasuk hak rakyat yang ada di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur

Terlebih, kata dia, soal kerusakan dan eksploitasi secara masif terkait dampak dari pembangunan IKN. 

"Kita juga sudah banyak kemudian memaparkan bagaimana kerusakan atau daya rusak gitu ya dan eksploitasi secara masif sumber-sumber penghidupan gitu ya bukan hanya akan terjadi nanti dia Kalimantan," paparnya.

baca juga

"Tetapi juga akan terjadi di wilayah-wilayah lain yang kemudian itu menjadi penopang pembangunan infrastruktur skala besar di ibu kota negara dan juga menopang semuanya, air pangan dan lain sebagainya," sambungnya. 

Karena itu, kata Uli, ada ratusan hingga jutaan rakyat yang dipertaruhkan dalam ambisi yang tak rasional untuk membangun IKN.

"Artinya, di balik pemindahan ibu kota ini ada ratusan ataua bahkan jutaan kehidupan rakyat yang dipertaruhkan keselamatannya gitu, untuk memenuhi ambisi yang tidak terlalu rasional sebenarnya yang dilakukan oleh pengurus negara pada hari ini," katanya.

Sebelumnya prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh penjuru Nusantara yang diikuti langsung oleh 34 gubernur dan perwakilan gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (14/3/2022).

Jokowi mengatakan, penyatuan tanah dan air Nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar tanda dimulainya pembangunan IKN Nusantara.

"Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 propinsi dari seluruh Tanah Air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi,  Senin (14/3/2022).

Menurut Jokowi, prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun Ibu Kota Nusantara.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” kata Presiden Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Softbank Mundur dari Investasi Pembangunan IKN, Ekonom Sebut Ada Indikasi Kuat Terkait Risiko Politik

Softbank Mundur dari Investasi Pembangunan IKN, Ekonom Sebut Ada Indikasi Kuat Terkait Risiko Politik

Kaltim | Selasa, 15 Maret 2022 | 13:55 WIB

Ritual Kendi Nusantara Disebut Politik Klenik, Pengamat Politik Sonny Sudiar Tegas Bantah Ubedilah Badrun

Ritual Kendi Nusantara Disebut Politik Klenik, Pengamat Politik Sonny Sudiar Tegas Bantah Ubedilah Badrun

Kaltim | Selasa, 15 Maret 2022 | 13:18 WIB

Pengawalan Ribuan Aparat Dianggap Lebay, JATAM Sebut Kemah Mewah Jokowi di IKN Cuma Kuras Duit Negara

Pengawalan Ribuan Aparat Dianggap Lebay, JATAM Sebut Kemah Mewah Jokowi di IKN Cuma Kuras Duit Negara

News | Selasa, 15 Maret 2022 | 12:56 WIB

Terkini

Alasan Indonesia Tak Kirim Pejabat Tinggi ke Penghormatan Terakhir Ayatollah Khamenei

Alasan Indonesia Tak Kirim Pejabat Tinggi ke Penghormatan Terakhir Ayatollah Khamenei

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 07:05 WIB

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal

News | Senin, 06 Juli 2026 | 22:15 WIB

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:40 WIB

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:35 WIB

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang

News | Senin, 06 Juli 2026 | 21:27 WIB

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:57 WIB

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:55 WIB

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:48 WIB

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:42 WIB

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan

News | Senin, 06 Juli 2026 | 19:58 WIB

×