- Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanta menyebut tawuran di Jakarta merupakan bentuk unjuk identitas kaum muda yang terpinggirkan secara sosial.
- Kekerasan dijadikan komoditas digital oleh remaja kelas bawah untuk mendapatkan pengakuan eksistensi dan popularitas di media sosial saat ini.
- Pemerintah disarankan menyediakan ruang dialog nyata bagi para remaja daripada hanya menerapkan pendekatan seremonial atau sekadar tindakan penghukuman.
Suara.com - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, memberikan kritik tajam terhadap fenomena tawuran di Jakarta yang hingga kini tak kunjung usai.
Andreas menilai, aksi kekerasan jalanan tersebut bukan sekadar perilaku menyimpang individu, melainkan bentuk unjuk identitas dari kaum muda yang selama ini disingkirkan struktur sosial.
"Jadi yang harus dibaca dari tawuran di Jakarta itu, kita perlu membaca bagaimana struktur dan ruang anak muda ini menampilkan dirinya dengan melakukan tawuran itu, sebagai bagian di dalam mereka mempertontonkan atau unjuk diri dengan identitas kekerasan yang mereka lakukan," ujarnya kepada Suara.com, Rabu (22/4/2026).
Akar persoalan terletak pada ketimpangan struktur sosial, serta semakin terbatasnya ruang publik di wilayah urban bagi masyarakat kelas bawah.
Andreas menyoroti bagaimana kaum muda dari kelas ekonomi rendah sering kali tidak memiliki "panggung" untuk meraih pengakuan melalui jalur formal seperti prestasi akademik atau ekonomi.
"Maka tawuran bisa menjadi representasi dari modal-modal simbolik untuk meraih pengakuan tentang harga diri dan juga tentang eksistensi kelompoknya," ucapnya.
Selain masalah ruang, Andreas juga menyebut para kaum muda pelaku tawuran sebenarnya adalah korban digitalisasi.
Fenomena digitalisasi membuat kekerasan menjadi komoditas untuk meraih popularitas di media sosial demi mendapatkan atensi publik.
"Ada sirkuit ekonomi di dalam popularitas digital, yang justru melanggengkan kekerasan sebagai komoditas untuk mereka mendapatkan rekognisi," kata dia.
Andreas pun secara terbuka mengkritik solusi-solusi bersifat seremonial atau religius yang sempat dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, seperti mengadakan acara salawat di lokasi rawan tawuran.
"Nggak usah berkhotbah. Emang moral mereka lebih baik dari remaja-remaja ini?," sindirnya dengan nada keras.
Ia lebih menyarankan agar pendekatan punitif atau penghukuman diminimalisir, dan diganti dengan ruang dialog yang lebih nyata dan mampu mendengarkan keresahan para pelaku tawuran.
"Anak-anak ini butuh didengarkan, bukan dikhotbahi," pungkasnya.
TERPOPULER
