Suara.com - Pekan lalu, Rusia membayar bunga dari sebagian utang luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Tapi ada kemungkinan mereka tidak bisa lagi membayar utangnya dan ini menunjukkan dampak dari sanksi internasional.
Menurut laporan, Rusia sudah membayar bunga sebanyak US$158 juta, lebih dari Rp1,5 trilun kepada para investor di Amerika Serikat lewat dua lembaga keuangan JP Morgan dan Citibank.
Namun dalam waktu dua pekan mendatang adalah masa tenggang pembayaran utang, yang jumlahnya lima kali lebih besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran Rusia akan "mengemplang" kewajiban tersebut karena langkanya persediaan mata uang dolar Amerika Serikat.
Di tahun 2015, dunia keuangan internasional pernah melihat hal yang serupa saat Yunani gagal membayar utang sebesar US$ 2,4 miiliar kepada lembaga Dana Moneter Internasional (IMF).
Yunani bukanlah negara besar pengekspor komoditas, bukan juga negara adikuasa dalam hal militer. Tapi apa yang terjadi di Yunani ketika itu sudah memengaruhi pasar keuangan internasional.
Terkait Rusia, para pengamat mengatakan dampak kemungkinan Rusia tidak bisa membayar utangnya akan lebih dirasakan oleh negara dan warga Rusia sendiri.
Kemungkinan Rusia tidak bisa membayar utang semakin besar karena aset mereka luar negeri sudah dibekukan dan juga tidak lagi jadi bagian dari sistem keuangan internasional.
Amerika Serikat masih mengizinkan dana dari Rusia dikirim ke luar untuk membayar utang, namun aliran dana masuk ke dalam negara Rusia dibatasi.
Ini menjadi masalah besar bagi Presiden Putin.
Keputusan Yeltsin menaikkan pamor Putin
Terakhir kalinya Rusia tidak bisa membayar kewajiban utangnya adalah di tahun 1998, yang menciptakan kritis politik di dalam negeri dan kesengsaraan bagi warganya.
Disebabkan karena tingginya biaya untuk perang di Chechnya dan turunnya pendapatan dari penjualan minyak, perekonomian Rusia saat itu mengalami kesulitan parah.
Inflasi mencapai angka 84 persen sehingga menimbulkan banyak pembangkangan, protes dan pemogokan, diperburuk dengan buruknya panen gandum di dalam negeri hingga terjadi kekurangan pangan.
Masalah ini mengakhiri kekuasaan Boris Yeltsin dan membuka jalan untuk naiknya Vladimir Putin.
Putin berusaha keras memastikan bahwa negaranya tidak akan lagi mengemis bantuan makanan dari dunia internasional.
Dampaknya terhadap sistem keuangan internasional juga besar.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
News | Kamis, 23 April 2026 | 19:00 WIB
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 22:01 WIB
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:58 WIB
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:45 WIB
Aksi di Kedubes AS Jakarta, Pemuda Dukung Paus Leo XIV Tolak Perang Trump-Iran
Foto | Kamis, 23 April 2026 | 21:35 WIB
7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?
Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 21:33 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:29 WIB
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
News | Kamis, 23 April 2026 | 21:24 WIB
BRI Kudus Perkuat Ekosistem UMKM, Pastikan Debitur KUR Terlindungi Jaminan
Bri | Kamis, 23 April 2026 | 21:21 WIB
Terkini
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:57 WIB
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:47 WIB
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:33 WIB
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:21 WIB
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:15 WIB
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
News | Jum'at, 24 April 2026 | 07:11 WIB
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
News | Jum'at, 24 April 2026 | 06:55 WIB
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:26 WIB
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
News | Kamis, 23 April 2026 | 22:05 WIB