Suara.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengkritisi kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut perubahan yang dibawa Anies untuk ibu kota hanya bersifat "kosmetik".
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, William menilai pemerintahan Anies hanya memoles dengan keindahan untuk DKI Jakarta, namun minim kemajuan yang signifikan.
"Kami bisa menyimpulkan tidak ada program pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik-kosmetik yang cantik untuk menyembunyikan progres yang tidak signifikan ini," kritik William dalam seminar daring Lingkar Diskusi Indonesia di Jakarta, Kamis (24/3/2022).
William menilai, ada lima hal yang ia sebut sebagai kemunduran di Jakarta. Pertama adalah transparansi anggaran, penuntasan banjir, program uang muka (DP) rumah nol persen, pembangunan fase lanjutan LRT Jakarta dan program untuk UMKM.
Ia mengungkapkan pihaknya kesulitan memantau transparansi anggaran, mulai proses penghitungan hingga hasil akhir dari anggaran itu.
"Kami bisa melihat hanya anggaran yang sifatnya general atau kami sebut sebagai pagu anggaran. Kami tidak bisa melihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," lanjutnya.
Kedua, terkait pengendalian banjir yang ia sebut Anies belum melakukan penambahan normalisasi sungai sehingga prosesnya tersendat.
Anies, menurutnya justru melakukan program yang dinilai tidak signifikan, misalnya gerebek lumpur atau sumur resapan, begitu juga konsep naturalisasi juga belum dikerjakan. Padahal, program normalisasi sudah mendapatkan dana anggaran Rp 2 triliun.
"Padahal program ini (normalisasi) sudah didukung anggaran dan disahkan DPRD DKI bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp 2 triliun selama Pak Anies menjabat," kata William.
Baca Juga: Kinerja Anies Dianggap Hanya Kosmetik, Wagub DKI ke PSI: Silahkan Keliling Jakarta
Ketiga terkait rumah DP nol persen, yang menjadi janji kampanye Anies dengan target mencapai 250 ribu. Kenyataannya, hingga kini, target rumah DP nol persen baru mencapai 1.500 unit.
"Jadi, tidak sampai angka satu persen. Bahkan kami ingat, itu target DP nol sempat ingin diturunkan menjadi 29 ribu unit," ungkapnya.
Keempat, lanjut dia, soal kelanjutan fase kedua proyek LRT Jakarta belum dimulai.
"Kami kembali lagi mempertanyakan bagaimana cara Anies menuntaskan masalah kemacetan di Jakarta," tanya William.
Kelima, Wiliam mempertanyakan soal program UMKM dengan target Oke Oce menciptakan 200 ribu wirausaha.
"Pak Anies mengklaim sudah ada 285 ribu pendaftar Oke Oce artinya secara kertas sudah melampaui target tapi kalau diteliti lebih dalam ternyata itu adalah yang mendaftar bukan yang mendapatkan akses permodalan. Data kami yang dapat akses modal hanya enam ribu pendaftar," tandasnya.
