REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai rencana pendekatan dialog damai dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM untuk menyelesaikan konflik di Papua harus didukung.
"Saya kira resolusi damai antara Pemerintah dan OPM dalam konteks konflik di Papua harus didukung penuh," ujar Herry kepada Suara.com, Jumat (25/3/2022).
Herry menuturkan selama ini konflik Papua sering dijadikan komoditas politik oleh kelompok tertentu. Sehingga kata dia, resolusi damai adalah solusi terbaik.
"Ini kan yang dari dulu yang dibutuhkan, rezim Jokowi mesti proaktif menyelesaikan persoalan Papua," ucap dia.
Karena itu kata Herry, rencana dialog damai dengan OPM merupakan momentum Jokowi menunjukkan eksistensi dan kualitas kepemimpinannya.
Terlebih, Jokowi memenangkan pertarungan Pilpres selama dua kali di Papua
"Disinilah momentum Jokowi menunjukkan eksistensi dan kualitas kepemimpinannya yang Indonesia sentris. Apalagi sejak 2 kali Pilpres, Jokowi memenangkan pertarungan di Papua, itu artinya jika serius konflik Papua akan meredam," tutur Herry.
Karena itu, Herry menyebut langkah tersebut harus dieksekusi dengan baik dan hati-hati.
"Langkah ini pun mesti dieksekusi dengan baik dan hati-hati, kedua belah pihak yang berselisih, yakni Pemerintah dan OPM, harus mencapai kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berencana bertemu akan bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka dan Presiden Sementara Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia.
"Kami terus terang saja, misalnya besok ketua Komnas HAM bertemu panglima OPM, wah ada apa, itu sudah saya sampaikan, nanti jangan kaget kalau saya ketemu panglima OPM, itu bukan dalam rangka apapun, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau masuk dalam pendekatan dialog, dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata, juga yang di luar negeri yang dianggap sebagai musuh negara, salah satunya Benny Wenda, kami sedang upayakan ketemu dengan Benny Wenda," kata Taufan dalam jumpa pers, Rabu (23/3/2022).
Dia menegaskan pertemuan ini bukan berarti Komnas HAM memihak atau mendukung Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi bagi pihak TNI-Polri, kami sudah sampaikan juga dengan Pangdam yang baru, tidak berarti itu menghentikan penindakan hukum, bapak sebagai aparat negara dengan operasi militer selain perangnya menjadi BKO untuk polisi jalan terus, tidak ada masalah, tapi tidak hanya kepada pihak tertentu, tapi juga pihak lain," ucapnya.
TERPOPULER
