Untuk mengatasi permasalahan stunting, BKKBN sebagai Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional melakukan berbagai upaya. BKKBN merencanakan program konvergensi yang memungkinkan sinergisitas antar kementerian dan lembaga terkait.
Upaya ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan program pemerintah yang menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada 2024.
“BKKBN mengerahkan namanya konvergensi yang melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait. Misalnya Kementerian PUPR memperbaiki sanitasi, Kementerian Pertanian menyediakan pangan, Kementerian Kesehatan memfasilitasi penelitian dan pelayanan, dan lainnya,” ucapnya.
Selain itu, tambah Hasto, pihaknya juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung program penanganan stunting. BKKBN menunjuk 600 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah untuk menjadi pendamping keluarga dengan risiko tinggi stunting.
“Setiap Pemerintah Daerah ini punya program namanya RANPASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting). BKKBN baru roadshow sudah berjalan tiga bulan dan kami bersyukur respon Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sangat bagus,” tutup Hasto.
Di samping berbagai program terobosan pemerintah, BKKBN menilai edukasi, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang asupan gizi seimbang sejak awal perencanaan kehamilan, pemahaman tentang sanitasi juga kebersihan, serta vaksinasi akan turut menentukan keberhasilan penurunan angka stunting nasional.
"Maka itu kami juga memohon agar perihal 3 faktor tersebut turut diinformasikan dengan tepat oleh media kepada masyarakat luas untuk mempercepat tercapainya pemahaman masyarakat yang baik untuk isu pencegahan stunting," pungkasnya.