Suara.com - Majelis Umum PBB menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, karena adanya laporan "pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia" dari serangan pasukan Rusia di Ukraina.
Dalam pemungutan suara, 93 negara mendukung keputusan yang didorong oleh Amerika Serikat, sementara 24 negara tidak memilih dan 58 negara abstain.
Diperlukan dua pertiga suara anggota negara dalam pemungutan suara di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang di New York untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Dewan HAM PBB memiliki 47 anggota negara dan mereka berbasis di Jenewa.
Penangguhan keanggotaan dalam Dewan PBB jarang terjadi. Libya pernah ditangguhkan di tahun 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang dilakukan tentara yang berpihak pada Muammar Gaddafi saat itu.
Ini menjadi resolusi ketiga yang diadopsi oleh majelis PBB sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari. Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mengutuk keras Rusia masing-masing mendapat 141 dan 140 suara dari negara-negara anggota.
Resolusi yang diambil hari Kamis kemarin (07/04) menunjukkan "keprihatinan besar pada krisis hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina", terutama soal laporan pelanggaran hak oleh Rusia.
Rusia anggap pemungutan suara sebagai sikap 'tidak bersahabat'
Rusia memperingatkan negara-negara lain bahwa memberikan suara "iya" atau abstain akan dipandang sebagai "isyarat tidak bersahabat" dan berkonsekuensi bagi hubungan bilateral mereka dengan Rusia.
Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di dewan HAM PBB.
Rusia adalah salah satu anggota paling vokal di dewan HAM PBB dan penangguhan keanggotaannya akan melarang Rusia berbicara dan memberikan suara, kata para pejabat PBB, meski para diplomatnya masih bisa menghadiri debat.
Dampak lain dari penangguhan keanggotaan ini artinya Rusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum.
"Mereka mungkin masih akan mencoba memengaruhi dewan melalui proxy," kata seorang diplomat yang berbasis di Jenewa.
Bulan lalu, dewan HAM PBB membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak asasi, termasuk kemungkinan kejahatan perang di Ukraina sejak serangan Rusia.
Berbicara sebelum pemungutan suara, duta besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, mengatakan memberikan suara untuk mendukung penangguhan keanggotaan untuk Rusia akan "menyelamatkan Dewan Hak Asasi Manusia dan banyak nyawa di seluruh dunia dan di Ukraina."
Sergiy menambahkan, tidak memilih artinya "menarik pemicu" dan akan ada pertumpahan darah mereka yang tidak bersalah.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Bayern Munich Tertarik Rekrut Marcus Rashford, tapi Gaji Jadi Kendala Utama
Bola | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:22 WIB
Barcelona Batal Permanenkan Marcus Rashford
Bola | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:19 WIB
Borok Investasi Asing Mencuat, Sering Terlantarkan Hak Pekerja
Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:17 WIB
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:13 WIB
Rachel/Febi Jadikan Status Juara Bertahan Sebagai Motivasi di Australian Open 2026
Sport | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:09 WIB
Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:06 WIB
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Entertainment | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:02 WIB
MBG Bau Tengik, Plastik Mahal! Jeritan Pedagang Tanah Abang di Tengah Demo BGN
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 19:59 WIB
Purbaya Pede Rupiah Bisa Menguat hingga Rp 16.800 per Dolar AS Tahun Depan
Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 19:58 WIB
Film Horor 402: Rumah Sakit Angker Korea Hadirkan Ritual Jelangkung dengan Mantra Berbahasa Korea
Entertainment | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:00 WIB
Terkini
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:18 WIB
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:17 WIB
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:08 WIB
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 21:02 WIB
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:49 WIB
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:37 WIB
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:13 WIB
Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 20:06 WIB
MBG Bau Tengik, Plastik Mahal! Jeritan Pedagang Tanah Abang di Tengah Demo BGN
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 19:59 WIB