Infografis
Aturan mengenai pemuliha korban juga belum seluruhnya diakomodasi dalam UU TPKS. Salah satunya, hak atas pemulihan sosial budaya dan hak atas pemulihan politik.
Meski sudah mengatur pemulihan secara fisik, psikologi, dan ekonomi, UU TPKS belum menjamin kebutuhan korban dengan rinci.
"Misal, tidak ada jaminan atas kebutuhan dasar yang layak; layanan keterampilan, modal usaha, dan/atau kemudahan akses mendapat pekerjaan yang layak; serta layanan kemudahan pemulihan kepemilikan harta benda," ujar Citra.
7. Hak Keluarga Korban Belum Diakomodasi
Dalam RUU TPKS, belum mengakomodasi beberapa hak keluarga korban. Di antaranya adalah hak mendapatkan tempat tinggal sementara, serta hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan sosial;
Begitu pula hak untuk mendampingi keluarga yang menjadi korban, saksi dan pelapor kasus kekerasan seksual, hak mendapatkan dukungan akomodasi dan transportasi, hingga hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.
8. Hak Saksi dan Ahli Belum Diatur
UU TPKS masih belum mengatur hak saksi dan ahli, seperti hak atas informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi atau ahli dalam proses peradilan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
Lalu hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok atau komunitasnya; hak untuk memperoleh surat pemanggilan yang patut, fasilitas atau biaya transportasi, dan akomodasi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana perkara tindak pidana kekerasan seksual.
Baca Juga: Harvey Malaiholo Diduga Keciduk Nonton Bokep saat Rapat, Fraksi PDIP Bebaskan dari Sanksi
"Contoh jaminan hak atas layanan psikolog klinis atau dokter spesialis kesehatan jiwa bagi saksi; hak atas layanan bantuan hukum bagi saksi; hak untuk mendapatkan layanan rumah aman bagi saksi; dll," tambahnya.
