Suara.com - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menilai Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan telah berbohong dengan mengklaim punya Big Data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat tak boleh terpengaruh dengan klaim Luhut tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja," kata La Nyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Ia mengimbau kepada masyarakat atau warga jangan sampai terpengaruh dengan apa yang disampaikan Luhut tersebut. LaNyalla yakin apa yang disampainnya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebeneran aja," ungkapnya.
Kendati begitu, La Nyalla menyerahkan terkait nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia tak mau intervensi meminta agar Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
"Perkara dia mau di-reshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital, Evello, Dudy Rudianto memberikan paparannya soal klaim Big Data 110 juta milik Luhut.
Menurutnya, pihaknya juga melakukan pemantauan selama setahun ke belakang memang ditemukan pembicaraan tentang pemilu khususnya penundaan pemilu tak sampai 1 juta yakni hanya 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga gak sampai," tuturnya.
Baca Juga: Luhut Diskakmat BEM UI, Rocky Gerung: Dia Bikin Big Lies, Bukan Big Data
Ogah Jawab Mahasiswa
Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi sorotan setelah menemui mahasiswa di Universitas Indonesia, Selasa (13/4/2022). Hal ini terkait jawabannya saat ditanya oleh mahasiswa terkait big data.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa UI mendesak Luhut untuk membuka big data, yang diklaim Luhut berisi suara 110 juta orang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Buntut pernyataan big data Luhut, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai penundaan pemilu semakin memanas. Bahkan, isu itu sampai memicu mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada 11 April 2022.
Namun, saat ditanya terkait big data oleh mahasiswa, Luhut justru memberi sejumlah dalih yang berkelit bahkan dianggap kurang masuk akal. Berikut 5 pernyataan Luhut saat berkelit dari mahasiswa soal big data.
