Mengenal Kelompok Wagner, Tentara Bayaran Rusia dalam Perang Ukraina

Siswanto, ABC

Senin, 18 April 2022 | 17:03 WIB
Mengenal Kelompok Wagner, Tentara Bayaran Rusia dalam Perang Ukraina
Kapal perang Rusia Moskva tenggelam di laut hitam. [ANTARA/Reuters]

Suara.com - Di tengah berlangsungnya Perang Ukraina, negara-negara Barat berulang kali menyebut keterlibatan kelompok tentara bayaran yang mereka tuduh terkait dengan Pemerintah Rusia.

Tentara bayaran bernama Grup Wagner yang dituduh ini merupakan perusahaan militer swasta. Mereka dituduh telah melakukan pekerjaan kotor Presiden Rusia Vladimir Putin di berbagai negara, melakukan kejahatan perang di sepanjang jalan.

Menurut intelijen AS dan Inggris, sekitar seribu tentara bayaran Grup Wagner, termasuk para pemimpin seniornya, telah dikerahkan ke wilayah timur Ukraina.

Dilaporkan pula bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selamat dari dua upaya pembunuhan oleh tentara bayaran Wagner.

Seperti apa Grup Wagner ini dan mengapa Rusia serta negara-negara Barat menggunakan tentara bayaran dalam perang?

Komposer favorit Hitler

Menurut Erica Gaston dariPusat Penelitian Kebijakan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, asal-usul tentang tentara bayaran seperti Grup Wagner ini tidak jelas.

"Cerita asal kelompok ini, seperti kebanyakan tentang tentara bayaran, sangat buram," katanya kepada ABC.

Kelompok ini konon didirikan sekitar tahun 2014 oleh Dmitry Utkin, mantan perwira tentara Rusia yang bertempur dalam Perang Chechnya.

Menurut Erica Gaston, "Utkinmengagumi dan menekuni Third Reich dan Adolf Hitler", dan nama grup tersebut diambil dari nama komposer favorit Hitler, Richard Wagner.

baca juga

"Mereka jelas memainkan narasi-narasi dari masa itu. Jika kita melihat tempat-tempat di mana Wagner Group beroperasi, misalnya, di Republik Afrika Tengah atau Mali, mereka menggunakan propaganda dan kaos dengan kata-kata seperti 'Ride of the Valkyrie'," jelasnya.

Erica mengatakan meskipun pendiri kelompok ini diduga bersimpati kepada kelompok sayap kanan, namun Grup Wagner jelasbukan kelompok ideologis.

Dia mengatakan kelompok ini lebih sebagai jaringan tentara bayaran "yang terkait dengan aparat keamanan Rusia."

Tampaknya kontradiktif ketika kelompok ini digunakan di Ukraina, yang menurut Presiden Putin alasannyauntuk "menghilangkan Nazi" sana.

Beroperasi di seluruh dunia

Tentara bayaran Grup Wagner pertama kali aktif dalam pasukan pra-invasi sebelum aneksasi Rusia atas Krimea pada tahun 2014.

"Sejak itudiperkirakan mereka telah beroperasi di sekitar 30 negara, sebagian besar memperluas kegiatan konflik bayangan Rusia di Suriah, Libya, dan Afrika Barat," kata Erica Gaston.

Pemerintah AS percaya bahwa Grup Wagner dibiayai oleh oligark Rusia Yevgeny Prigozhin, yang memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah Rusia. Prigozhin telah membantah adanya hubungan dengan kelompok tersebut.

Menurut Erica dalam beberapa konflik peran Wagner sangat signifikan, misalnya di Suriah. Kelompok ini menjadi mitra taktis di darat untuk Angkatan Udara Rusia, berjuang bersama pasukan Pemerintah Assad untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai pemberontak.

"Mereka juga menjadi kekuatan penting dalam membantu pemerintah melawan kelompok pemberontak atau kelompok ekstremis di Republik Afrika Tengah dan Mali," jelasnya.

Pelanggaran HAM dan kejahatan perang

Selama delapan tahun terakhir, Grup Wagner telah dituduh melakukan sejumlah pelanggaran.

Tahun lalu, panel ahli PBB mengatakan Grup Wagner terlibat "pelanggaran berat hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humanitarianinternasional" bersama Angkatan Bersenjata Republik Afrika Tengah.

"

"Pelanggaran tersebut di antaranyaeksekusi massal, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan selama interogasi, penghilangan paksa, pemindahan paksa penduduk sipil, menarget fasilitas sipil tanpa pandang bulu, pelanggaran hak atas kesehatan dan peningkatan serangan terhadap aktor kemanusiaan," demikian pernyataan panel ahli PBB.

"

Laporan PBB menemukan alasan yang masuk akal untuk mempercayai bahwa personel Wagner telah melakukan kejahatan perang di Libya.

Pada tahun 2020, Pentagon mengaku memiliki bukti bahwa tentara bayaran Grup Wagner telah menanam ranjau darat dan bahan peledak lainnya di Libya.

"Taktik Grup Wagner yang tidak bertanggung jawab telah memperpanjang konflik, menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan kematian warga sipil yang tak bersalah. Rusia memiliki kekuatan tapi tak ada kemauan untuk menghentikan mereka," kataBradford Gering, wakil direktur operasi Amerika untuk Afrika.

Pekan laluHuman Rights Watch mengatakan tersangka tentara bayaran Rusia diduga terlibat dalam pembantaian di Mali di mana sekitar 300 pria sipil dieksekusi.

"Insiden itu adalah kekejaman tunggal terburuk yang dilaporkan dalam konflik bersenjata selama satu dekade di Mali," katanya.

Untuk menghindari tanggung jawab, Grup Wagner kabarnya tak jarang beroperasi dengan nama berbeda.

Rusia telah membantah memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Selain itu, bisnis tentara bayaran adalah ilegal menurut hukum Rusia.

Tapi seperti yang dikatakan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian, mereka ini perusahaan tentara bayaran Rusia yang melakukan perang dengan atas nama Rusia.

Bukan hanya Rusia

Namun bukan hanya Rusia yang menggunakan kekuatan tentara swasta dalam suatu konflik.

Menurut Erica Gaston, Amerika Serikat telah menggunakan tentara swasta dalam perang Afghanistan dan Irak dalam jumlah sangat besar sampai-sampai Grup Wagner tidak ada apa-apanya.

"Pada titik tertentu, tentara bayaran menjadi kontingen terbesar kedua di Irak setelah pasukan resmi AS. Jika kita hitung semua dukungan teknis dan logistik, jumlahnya bisa mencapai 180.000 orang," jelas Erica.

"

"Pentagontelah menerapkan strategi ini. Itu cara mereka memperkuat operasi perang di Afghanistan dan Irak dengan biaya dan risiko lebih rendah dibandingkan bila tentara Amerika yang pulang dengan kantong mayat," paparnya.

"

Erica menyebutkan kelompok-kelompok ini berasal dari perusahaan keamanan swasta, dan menurutnya bukan tentara bayaran, tapi sangat bermasalah karena jauh lebih sulit untuk menuntut akuntabilitas mereka.

Dia mengatakan penggunaan outsourcing untuk pasukan tentara yang diprivatisasi sangat mengkhawatirkan.

"Negara dapat menggunakannya untuk menghindari tanggung jawab terhadap publik domestik dan menghindari pelanggaran," katanya.

Menurut Erica, perang yang dilakukan oleh negara menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada tindakan individu tentara bayaran.

Dia memperkirakan hal ini pasti terjadi dengan Perang Ukraina saat ini bila melihatpenggunaan taktik pengepungan, ketidakpedulian terhadap kematian warga sipil,kuburan massal dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News untuk ABC Indonesia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

BRI Dukung UMKM Brownies Ketan Naik Kelas, Lewat Pembiayaan dan Pendampingan Tembus Pasar Ekspor

BRI Dukung UMKM Brownies Ketan Naik Kelas, Lewat Pembiayaan dan Pendampingan Tembus Pasar Ekspor

Bisnis | Senin, 13 Juli 2026 | 19:39 WIB

Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK

Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:31 WIB

PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global

PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:31 WIB

Penjualan Mobil Naik 15,9 Persen di Semester I 2026: Fuso Melejit, Honda Melempem

Penjualan Mobil Naik 15,9 Persen di Semester I 2026: Fuso Melejit, Honda Melempem

Otomotif | Senin, 13 Juli 2026 | 19:25 WIB

Di Tengah Sorotan, ST Burhanuddin dan Listyo Sigit Tunjukkan Kekompakan

Di Tengah Sorotan, ST Burhanuddin dan Listyo Sigit Tunjukkan Kekompakan

Foto | Senin, 13 Juli 2026 | 19:25 WIB

KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus

KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:20 WIB

Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong

Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:15 WIB

Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!

Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:13 WIB

Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Tahni

Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Tahni

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:11 WIB

Ajak Warga Jakarta Jujur Saat Disensus, Pramono: 'Kaya Ya Kaya, Miskin Ya Miskin'

Ajak Warga Jakarta Jujur Saat Disensus, Pramono: 'Kaya Ya Kaya, Miskin Ya Miskin'

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:05 WIB

Terkini

Bukan Cuma Iseng, Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah Ternyata Pernah Ancam Pak RT

Bukan Cuma Iseng, Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah Ternyata Pernah Ancam Pak RT

News | Senin, 13 Juli 2026 | 22:35 WIB

Pilu! Korban Rudapaksa Jagakarsa Melahirkan, Bayi Terpaksa Diserahkan ke Dinsos

Pilu! Korban Rudapaksa Jagakarsa Melahirkan, Bayi Terpaksa Diserahkan ke Dinsos

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:52 WIB

Jadi Tersangka, Kejagung Klaim Febrie Adriansyah Mundur Sukarela dan Tak Lagi Dikawal TNI

Jadi Tersangka, Kejagung Klaim Febrie Adriansyah Mundur Sukarela dan Tak Lagi Dikawal TNI

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:50 WIB

Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum

Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:39 WIB

Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30200 GT

Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30200 GT

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:28 WIB

Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005

Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:06 WIB

DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan

DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:58 WIB

BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:30 WIB

Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia

Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:10 WIB

KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau

KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:05 WIB

×