Partai Oposisi Kecam Pemerintah Atas Perjanjian Keamanan China-Solomon

Suara.com - Partai oposisi utama di Australia Partai Buruh menuduh pemerintah  'mengalami kegagalan terburuk dalam kebijakan luar negeri di Pasifik' dalam hampir 80 tahun setelah pemerintah Kepulauan Solomon dan China menandatangani pakta keamanan baru.

Perjanjian kontroversial tersebut telah menjadi bahan perdebatan sengit dalam beberapa pekan terakhir karena menimbulkan kekhawatiran bahwa China bisa membangun pangkalan militer di kawasan Pasifik Selatan.

Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat sudah menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai keadaan ini yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara lainnya di kawasan Pasifik.

Minggu lalu, Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Zed Seselja dikirim dari Canberra ke ibu kota Kepulauan Solomon Honiara agar pemerintah di sana tidak menandatangani perjanjian.

Namun sekarang tampaknya usaha menteri tersebut tidak membuahkan hasil.

Menteri Luar Negeri Bayangan dari Partai Buruh, Senator Penny Wong mengeluarkan kecaman keras mengenai bagaimana pemerintah menangani masalah tersebut.

Di tingkat pemerintahan federal, pemerintah yang berkuasa adalah koalisi partai Liberal dan Nasional, dengan partai oposisi adalah Partai Buruh.

"

"Ini adalah kegagalan terburuk kebijakan luar negeri Australia di Pasifik sejak berakhirnya Perang Dunia kedua," kata Senator Wong.

"

"Kita sekarang melihat China memiliki perjanjian keamanan dengan sebuah negara di Pasifik, sebuah negara yang letaknya hanya 1.600 km dari kota Cairns.

"Artinya apa, bahwa dalam masa pemerintahan Scott Morrison, kawasan kita menjadi tidak aman, dan risiko yang dihadapi Australia lebih besar."

Senator Penny Wong mengatakan bahwa PM Morrison tidak mengindahkan berbagai peringatan mengenai adanya perjanjian tersebut tahun lalu, dan seharusnya secara pribadi terlibat guna memastikan perjanjian tersebut tidak ditandatangani.

"Memastikan keamanan kawasan di saat seperti sekarang ini merupakan tugas utama pemerintahan mana pun, sesuatu yang harus me menjadi perhatian utama PM Morrison namun dia tidak melakukannya," kata Senator Wong.

"Bukannya mengambl tanggung jawab dan menangani masalah ini layaknya seperti seorang pemimpin, demi kepentingan negara, dia mengirim seorang menteri junior di saat-saat terakhir."

Australia juga sudah mengirim kepala dinas intelijen ke Honiara guna menyampaikan kekhawatiran Australia soal perjanjian tersebut.

"Saya kira ini menunjukkan bahwa Australia tidak lagi menjadi yang berarti bagi Kepulauan Solomon, negara yang akan bisa membantu mereka dalam segala masalah," kata Senator Wong lagi.

"Keluarga Pasifik" terbaik bagi keamanan

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menolak pendapat Senator Wong bahwa tidak adanya tindakan dari pemerintah Australia yang menyebabkan adanya perjanjian tersebut.

"Saya kira itu penilaian yang tidak adil dan saya kira tidak mempertimbangkan keputusan yang bisa diambil oleh sebuah negara berdaulat bagi mereka sendiri," katanya.

"Kami memperhatikan dengan serius berbagai tantangan geo-strategis dan itulah kenyataan yang ada."

Senator Payne bersikeras bahwa Australia masih akan memainkan peran penting di kawasan Pasifik Selatan.

"Kami masih percaya bahwa keluarga Pasifik adalah tempat terbaik guna memenuhi kebutuhan keamanan di kawasan dan kami berulangkali mengatakan bahwa kami sudah menunjukkan hal tersebut," kata Senator Payne.

Namun Senator Payne mengatakan pemerintah di Honiara dan Beijing perlu memberikan rincian lebih lanjut mengenai apa yang ada dalam perjanjian keamanan tersebut.

"Dalam hubungan dengan persetujuan, kami melihat masih kurangnya kejelasan," katanya.

"

"Ini tidak dilakukan dengan cara yang terbuka dan transparan, tidak dilakukan misalnya konsultasi dengan negara-negara lain di kawasan."

"

Salah seorang pejabat tinggi Amerika Serikat Kurt Campbell akan mengunjungi Kepulauan Solomon minggu ini dengan Amerika Serikat memperingatkan mengenai dampak dari perjanjian tersebut di kawasan.

Senator Payne mengatakan senang kunjungan tersebut terjadi namun tidak mau berspekulasi apakah perjanjian tersebut bisa dibatalkan.

"Ini adalah masalah bagi semua pihak yang terlibat," katanya.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News