Suara.com - Partai Buruh Australia mengatakan tidak akan melanjutkan penerapan visa pertanian bila mereka menang dalam pemilihan umum di tingkat federal tanggal 21 Mei mendatang.
Partai Buruh yang sekarang ini menjadi partai oposisi utama akan memperkuat skema visa yang sudah ada, bernama Pergerakan Pekerja Pasifik Australia (PALM), menggantikan visa khusus yang diperuntukkan bagi pekerja di bidang kehutanan, perikanan dan pekerja pertanian yang sudah diumumkan sebelumnya oleh pemerintahankoalisi Liberal/Nasional.
Program visa yang dikenal dengan nama visa pertanian tersebut pada mulanya bertujuan mendatangkan pekerja-pekerja dari kawasan Asia Tenggara namun sejauh ini belum satu pun pekerja yang tiba di Australia.
Partai Buruh mengatakan pemerintah juga akan membayar di muka biaya perjalanan para pekerja asal Pasifik untuk datang ke Australia, mengizinkan pekerja asal Pasifik membawa keluarganyadan bekerja di sini, dan memungkinkan mereka juga mendapatkan status visa permanen.
Menteri Urusan Pembangunan Internasional Bayangan Pat Conroy mengatakan pendekatan baru diperlukan untuk membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja di Australia dan juga membina hubungan lebih baik dengan negara-negara Pasifik.
"
"Visa pertanian pemerintahan sekarang ini tidak berjalan, belum ada satu pun pekerja yang datang di bawah visa pertanian," katanya.
""Visa itu tidak membantu petani Australia dan gagal membantu masyarakat Australia secara keseluruhan," kata Conroy.
Pat Conroy berjanji untuk membantu ongkos kedatangan para pekerja, yang akan ditanggung oleh pemerintah Australia sampai sekitar A$300 (sekitar Rp3 juta) yang nantinya akan dibayar oleh para pekerja lewat pajak yang mereka bayarkan.
Visa Pertanian Australia ini semula diumumkan tahun lalu oleh Partai Nasional di sela-sela penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Australia namun sejauh ini belum ada satu pun pekerja yang tiba.
Visa tersebut dimaksudkan untuk mendatangkan pekerja terampil, semi terampil dan mau pun tidak terampil ke Australia.
Bulan lalu nota kesepahaman sudah dicapai antara Australia dan Vietnam sehingga pekerja dari negara tersebut bisa datang namun aturan mengenai pengaturan pajak bagi pekerja asing untuk bisa bekerja di Australia belum lagi dibicarakan di tingkat parlemen.
Dituduh cuma ganti bungkus
Menteri Pertanian Australia David Littleproud mengatakan rencana penghentian visa pertanian oleh Partai Buruh bila mereka menang pemilu "akan menyebabkan meningkatnya biaya hidup bagi seluruh rakyat."
"Partai Buruh hanya mengganti bungkus skema pasifik yang sudah ada, dan menghilangkan kesempatan bagi pekerja terampil dan semi terampil dari Vietnam," kata Menteri Littleproud.
Masih belum jelas apakah nantinya pemerintahan Partai Buruh akan menghormati perjanjian yang sudah disepakati dengan Vietnam.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Bansos Bakal Cair di Koperasi Desa, Pemerintah Jamin Tanpa Potongan dan Lebih Dekat!
News | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:30 WIB
Cara Beli Tiket Latihan Pestapora Makassar di BRImo, Nikmati Promo Cashback hingga Lucky Toss
News | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:24 WIB
Belajar dari SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Ubah Sistem Pengawasan Pembangunan Sekolah
News | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:21 WIB
Mobil Listrik Bakal Kena Pajak di Jakarta, Mengapa Sekarang? Siapa yang Terdampak?
Bisnis | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:16 WIB
11 Pemain Asing Sudah Diamankan Persib Bandung untuk Arungi Musim 2026/2027
Bola | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:15 WIB
Tak Ada Lagi Alasan Menunda! Kejagung Didesak Jebloskan Febrie ke Tahanan Usai Diperiksa Hari Ini
News | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:10 WIB
Waspada Glaukoma! Ahli Mata AHS Desak Lakukan Deteksi Dini
Health | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:07 WIB
Tanya AI Cara Bebas Kredit, Pria Jakbar Malah Nekat Buat Laporan Begal Palsu
News | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:06 WIB
Momen Prabowo Singgung Londo Ireng 'Nyamar' jadi Pengamat dan Wartawan
Video | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:05 WIB
IRGC: Iran Hancurkan Pusat Data Amazon karena Dukung Intelijen Amerika
News | Jum'at, 24 Juli 2026 | 18:02 WIB
Terkini
DPRD DKI Kebut Penyelesaian 220 Ribu Berkas Tanah, Sertifikat Warga Jadi Taruhan
News | Jum'at, 31 Juli 2026 | 21:34 WIB
Wali Kota Bandung Ngamuk Gegara Penebangan Pohon: Jangan Ketawa Lu, Gue Segel Ini Tempat!
Jabar | Jum'at, 31 Juli 2026 | 21:17 WIB
Bela Prabowo, Hasan Nasbi: Yang Dimaksud Kelompok Pembuat Gaduh
News | Jum'at, 31 Juli 2026 | 21:04 WIB
Geger! Penemuan Mayat Terendam di Cianjur, Berawal dari Sepasang Sepatu Bot
Jabar | Jum'at, 31 Juli 2026 | 21:01 WIB
BGN Curiga Ada Oknum di Balik Dana Rp311,2 Miliar Nyasar ke Rekening SPPG Bermasalah
News | Jum'at, 31 Juli 2026 | 20:50 WIB
Reuni Taufik Hidayat vs Lin Dan di Jakarta! 7 Peraih Emas Olimpiade Ramaikan Shuttle Open 2026
Sport | Jum'at, 31 Juli 2026 | 20:50 WIB
Heboh Isu Nikita Mirzani Diintimidasi di Penjara, Pihak Rutan Buka Suara
News | Jum'at, 31 Juli 2026 | 20:50 WIB
Bukan Sekadar Jago Debat, Ini Cara Mencetak Calon Diplomat dan Pemimpin Masa Depan Sejak Dini
Lifestyle | Jum'at, 31 Juli 2026 | 20:43 WIB
Bulog Edukasi Masyarakat Kenali Mutu Beras, Pastikan Masyarakat Mendapatkan Informasi Tepat
Bisnis | Jum'at, 31 Juli 2026 | 20:36 WIB