Sebanyak 12 anggota Majlis al-Nuwaab dari timur dan 11 penasehat pemerintahan di barat Libya terlibat dalam negosiasi tersebut, kata Abdullah Bilheg, juru bicara parlemen.
Putaran pertama yang digelar di Kairo bulan lalu gagal menghasilkan kata sepakat menyusul perbedaan dasar hukum. Parlemen di timur dan pemerintahan transisi di barat secara umum meributkan tentang siapa yang berhak mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.
Kedua pihak juga belum menemukan konsensus perihal batas kekuasaan presiden dan parlemen. Dikhawatirkan, kekuasaan presiden yang terlalu besar di negara dengan institusi demokrasi yang lemah itu akan kembali mengarah pada autoritarianisme seperti di masa lalu. rzn/as (rtr,ap)
